Bupati Halmahera Tengah Perlu Evaluasi Kinerja TAPD

Weda, Hpost – Badan Anggaran DPRD Halmahera Tengah, Maluku Utara, mendesak Bupati Edi Langkara dan Wakil Bupati Abdurahim Odeyani, agar segera mengevaluasi kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Anggota Banggar DPRD Halteng, Nuryadin Ahmad kepada halmaherapost.com, Sabtu 10 April 2021 mengaku prihatin dengan kondisi keuangan Pemda Halteng.

Karena memasuki pertengahan April 2021 ini, Pemda belum membayar gaji para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparat desa.

"Apalagi bagi kaum muslim, mereka akan memasuki bulan suci ramadan. Ini sungguh luar biasa, tutur Nuryadin.

Ia mempertanyakan bagaimana skema pemda dalam pengelolaan keuangan. Karena dalam APBD, gaji para ASN masuk dalam salah satu komponen belanja yang sifatnya wajib.

“Itu hak para ASN yang diatur dalam undang-undang, karena bertalian dengan hajat hidup mereka," jelasnya.

Menurut Nuryadin, mestinya skema pembiayaan kegiatan pemerintahan yang bersifat wajib seperti itu, TAPD harus menggunakan metode the money guard atau uang jaga-jaga.

Itu sebagai pasiva aktif, sehingga ada saldo cash di setiap penghabisan bulan atau akhir triwulan. “Jangan pakai metode uang terpakai habis, bahaya itu,” tandasnya.

Menurut dia, skema uang jaga-jaga adalah sebagai langkah ikhtiar dalam mengantisipasi kegiatan pelayanan pemerintahan yang force major.

“Karena kita ini berpemerintahan yang dalam ketentuan perundang-undangan diamanahkan kepada kita, bahwa tupoksi utama pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat, artinya seluruh hajat hidup masyarakat harus menjadi perhatian pemerintah," terangnya.

Bagi dia, jika sedikit saja fungsi pelayanan terabaikan, maka dipastikan komitmen pemerintahan sipil atau civil socaity kita akan dipertanyakan oleh publik.

Selain itu, dengan kondisi keuangan seperti ini akan muncul penilaian miring terhadap kemampuan TAPD.

“Ini masalah pemerintahan yang cukup krusial, harus ada perhatian serius dan menjadi pembelajaran oleh pemda, supaya hal semacam ini tidak terulang ke depan,” ujarnya.

TAPD, menurut dia, harus menjelaskan masalah ini ke publik, agar tidak menimbulkan spekulasi. “Jangan sampai ada yang berkesimpulan keuangan daerah kita sudah colaps,” tandasnya.

Nuryadin juga mendesak pimpinan DPRD agar segera mengagendakan rapat dengar pendapat bersama TAPD, untuk meminta penjelasan terkait keterlambatan pembayaran gaji ASN.

“Sekaligus meminta ringkasan APBD, hasil penyesuaian terhadap instruksi refocusing yang diminta oleh Kementrian Keuangan," tandasnya.

Yadin bilang, harus tahu program dan kegiatan mana saja yang mau ditangguhkan, mana yang harus dikasih bintang dan lain sebagainya. Semua itu harus mendapat penjelasan lebih dulu dengan DPRD.

"Saya harap TAPD harus bergerak lebih cepat, karena penilaian publik terkait masalah ini sehingga publik selalu positif thingking terhadap pemimpin kita," pungkasnya.