Fasilitas Umum

Pj Wali Kota Ternate Desak Bikin Halte Terminal, PUPR: Tidak Ada Anggaran

Penjabat Wali Kota Ternate, Hasyim Daeng Barang saat memantau aktivitas perdagangan di kawasan Terminal Gamalama. || Foto: Istimewa

Ternate, Hpost – Penjabat Wali Kota Ternate, Hasyim Daeng Barang, mengaku kesal dengan Kepala Dinas PUPR Kota Ternate, Risval Tri Budiyanto.

Karena sampai saat ini, pembangunan halte di kawasan Terminal Gamalama seperti yang dijanjikan pihak PUPR tak kunjung ada.

"Saya kesal sama Kadis PU, sampai sekarang halte tidak pernah terealisasi. Bikin halte darurat biar hanya sementara waktu kah. Kasihan juga sopir-sopir di sini," keluhnya.

Hasyim juga mengaku terbebani karena sempat berjanji ke para sopir, bahwa akan dibangun halte agar bisa dimanfaatkan penumpang. Meskipun itu hanya bersifat sementara.

“Untung tadi mereka mengerti kondisinya seperti apa, tapi tadi Kadisperindag sudah mau bikin, dan saya sudah perintahkan untuk bikin aja dulu," ungkap Hasyim.

Dia bilang, ukuran halte sementara yang akan dibangun seluas 5 x 5 meter. "Jadi intinya hanya sementara, biar sopir bisa stay dan penumpang juga bisa fungsikan haltenya," tandasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas PUPR Kota Ternate, Risval Tri Budiyanto mengaku, banyak permintaan soal pembangunan infrastruktur.

Tidak hanya pembangunan halte sementara di kawasan terminal, tapi juga saluran di beberapa titik drainase. Namun hingga April 2021 ini, belum ada kegiatan PUPR yang diakomodir pembayarannya.

“Walaupun pekerjaan yang bersifat swakelola itu sudah dilaksanakan, karena permintaan kelurahan maupun warga masyarakat,” ujarnya.

Terkait halte, Risval mengaku sudah berupaya menindaklanjutinya. Namun permasalahannya ada di keuangan yang sampai saat ini tak kunjung diakomodir. “Karena dualisme aplikasi (SIPD dan SIMDA) yang digunakan,” katanya.

Sehingga kegiatan PUPR yang sifatnya swakelola, jika ada kebutuhan yang mendesak, belum bisa ditindaklajuti. “Karena yang sudah dikerjakan saja sampai saat ini tak kunjung dibayar,” tuturnya.

Ia menambahkan, di tahun anggaran 2021 tak ada penganggaran halte. “Jadi kalau kegiatan ini urgen, maka TAPD harus menyiasati dalam kebijakan penganggaran. Dan PU sebagai intansi teknis akan mengerjakannya,” jelasnya.

Penulis: Yunita Kadir
Editor: Nurkholis Lamaau

Baca Juga