Melihat Proyek Mandek PLTU Sofifi yang ‘Dilanjutkan’

Tidore, Hpost – Sempat terhenti, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sofifi yang berlokasi di Dusun Pasigau, Desa Aketobatu, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, kembali ‘dilanjutkan’.

Saat ini progres pengerjaannya sudah 80 persen. Selain PLTU Sofifi yang berkapasitas 2 x 3 Megawatt (MW), terdapat dua proyek di zona Maluku - Papua yang ikut digarap, yakni PLTU Ambon dengan beban puncak 2 x 15 MW dan PLTU Timika 5 x 7 MW.

Sementara, pembangkit di beberapa wilayah lainnya berstatus ‘terminasi’ atau diakhiri alias tidak dilanjutkan.

PLTU Sofifi yang dibangun di atas lahan seluas 97.198 m2 atau 9,7 hektare, diketahui terkendala berdasarkan Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Nomor: S-898/D5/02/2016 tanggal 24 Juni 2016.

Tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maluku Utara pada Sabtu 25 Juni 2016, juga sempat meninjau proyek tersebut.

Proyek PLTU Sofifi diambil alih PT Rekadaya Elektrika pada 1 Oktober 2020, setelah hampir 3 tahun tidak dilanjutkan oleh 2 perusahaan konsorsium, yaitu PT Pusaka Jaya International dan PT Indomuda Satria Internusa.

Manajer PLN Unit Pelaksana Proyek Maluku Utara, Hendra Fitria, kepada halmaherapost.com Sabtu 24 April 2021, mengatakan, PLTU Sofifi unit 1 ditargetkan selesai pada Minggu 3 Oktober 2021. Sedangkan unit 2 pada Kamis 2 Desember 2021.

Alasan mandek karena pandemi COVID-19, sehingga tenaga ahli bidang mekanikal dan elektrikal asal Cina batal didatangkan.

“Kita sedang berupaya mencari solusi menggunakan tenaga ahli lokal,” katanya.

Hendra bilang, untuk proyek tahap pertama capaiannya sudah 80 persen. Itu sebelum PT Rekadaya Elektrika melepas kontrak.

Lalu, kata Hendra, kembali dikontrak dengan progres 17 persen. “Target kami bisa selesai akhir tahun ini," ungkapnya.

Progres PLTU Sofifi saat ini pada tahap pengerjaan bangunan administrasi (admin building), kantor dermaga khusus batubara (jetty office).

Ada juga gedung instalasi pengolahan air (water treatment plant building), perlindungan lereng (slope protection), dan tempat penampungan abu terbang (pondasi fly ash silo).

Kemudian area underground hopper atau alat utama coal handling system untuk mengalirkan batubara dari coal yard menuju belt conveyor, serta sejumlah infrastruktur lainnya.

Untuk kontrak baru atau lanjutan, nilainya sebesar Rp 108 miliar. "Ini dianggarkan PT PLN UIP (Unit Induk Pembangunan) Maluku dan Papua, menggunakan anggaran PLN,” kata Hendra.

Sementara, untuk kontrak lama sampai terminasi kontrak telah terbayar sebesar Rp 92 miliar dan 2,9 juta US dollar.

Hendra berharap pengerjaan PLTU Sofifi tidak mengalami kendala agar tahun ini bisa rampung. “Tapi kalau dilihat dari schedule, kemungkinan meleset 1 – 2 bulan," katanya.

Saat ini PLTU Sofifi telah mengantongi syarat administrasi berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL).

Hendra mengungkapkan, dokumen UKL-UPL disusun oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar, pada 1 Oktober 2011.

Sedangkan PT PLN Wilayah Maluku – Maluku Utara hanya bertindak sebagai pemrakarsa. “Kita pakai UKL-UPL karena skalanya kecil,” kata Hendra.

Sejatinya, proyek setrum di daratan Oba itu sudah tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN tahun 2018 – 2027.

Skema itu disahkan dalam bentuk Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1567 k/21/MEM/2018.

Seiring dengan itu, kawasan Sofifi sendiri diproyeksikan sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara dengan jumlah pelanggan baru yang diprediksi meningkat.

Humas PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sofifi, Darry mengatakan, saat ini pelanggan di wilayah PLN UP3 Sofifi berjumlah 20.183 dengan daya tersambung sebesar 24.440 Kilo Volt (Kva).

Rekomendasi DLH

Pada akhirnya, dokumen tersebut mendapat rekomendasi dari DLH Kota Tidore Kepulauan pada 19 Oktober 2011 nomor: 660/06-UKL-UPL/18/2011, menindaklanjuti surat nomor: 375/171/WIL.MMU/2011 tertanggal 13 Oktober 2011.

Sekretaris DLH Kota Tidore Kepulauan, Yahya Idris kepada halmaherapost.com, mengakui hal itu.

“Kalau izin lingkungan ada di DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Mereka yang keluarkan,” katanya.

Namun Kepala DPMPTSP Kota Tidore Kepulauan, Yunus Elake mengatakan, instansinya lebih pada aspek administrasi. Sedangkan teknisnya di DLH.

“Kita di DPMPTSP kalau sudah direkomendasi DLH, itu artinya sudah kelar. Jadi kita tinggal acc saja. Kalau belum ada ya kita tidak bisa keluarkan,” terang Yunus kepada halmaherapost.com.

Sementara, Manager PLTU Tidore, Wini mengatakan, sistem operasional PLTU Sofifi, kemungkinan sama dengan PLTU Tidore yang berkapasitas 2 x 7 MW.

“Kalau listriknya mungkin dipasok ke Sofifi,” ucap Wini kepada halmaherapost.com, Selasa 11 Mei 2021.

Wini mengaku belum bisa menjelaskan lebih detail soal operasional PLTU Sofifi ke depan. “Karena belum diserahterima ke kami, jadi belum tahu gimana,” katanya.