Catatan redaksi

Pelabuhan Hiri Satu Dekade, Catatan untuk Wali Kota Ternate

Dermaga penyebrangan Hiri di kelurahan Sulamadaha, Ternate || foto: Layank/Hpost

๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ. Buah amo (sukun) milik penumpang motor kayu jatuh ke laut dihantam ombak pantai.

๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿญ๐Ÿฏ. Seorang perawat yang membawa pasien dari Hiri ke Ternate tercebur ke laut gara-gara dihantam ombak pantai.

๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿญ๐Ÿฐ. Keinginan membangun Pelabuhan Kecamatan Pulau Hiri didorong dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Saat itu bertempat di Hotel Vellya Ternate.

Setelah 3 kali survei lokasi, diputuskan di kawasan Jikomalamo, Kecamatan Ternate Barat.

๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿญ๐Ÿฑ. Proyek pelabuhan di bawah Dinas Perhubungan Kota Ternate mulai dikerjakan. Anggarannya Rp 800 juta.

Untuk jalur masuk ke area pelabuhan sepanjang 1,3 kilometer di bawah Dinas PUPR Kota Ternate, dikerjakan 2 tahap.

Tahap pertama pada 19 Mei 2015 dikerjakan 1 paket melalui kontraktor CV Delta dengan anggaran Rp 1.929.069.000.

Tahap 2 pada 6 Juni 2015 dengan volume 1,800 meter dikerjakan PT Yushindo Yasaperkasa. Anggarannya Rp2.553.000.000.

๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿญ๐Ÿฒ. Proyek terhenti. Seiring dengan itu, muncul warung, lapak-lapak pedagang, hingga sebuah vila di sisi selatan.

๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿญ๐Ÿณ. (1) Proyek vila tersandra masalah. Dokumen UKL-UPL yang diajukan pemilik kawasan objek wisata yang juga sebagai pemrakarsa, tidak mengantongi izin prinsip dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Kendalanya ada di Rencana Tata Ruang Wilayah. Sebab kawasan Jikomalamo adalah hutan produksi.

(2). Terjadi dugaan jual beli lahan antara warga dengan pengusaha, yang melibatkan oknum petinggi Polda Maluku Utara. Harganya berkisar Rp 30 jutaan. (hasil wawancara dengan pemilik lahan).

(3). Untuk meredam polemik, pihak Kesultanan Ternate memasang tanda โ€˜Kaha Kie se Kolanoโ€™, tepat di depan jalur masuk kawasan Jikomalamo.

Hasil liputan dimuat di blog pribadi berjudul โ€œJikomalamo untuk Siapa?โ€

๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿญ๐Ÿด. Papan petunjuk tertulis โ€œObjek Wisata Jikomalamoโ€™ terpasang di jalur masuk. Bukan โ€˜Tambatan Perahu Jikomalamoโ€™ sebagaimana tertuang dalam dokumen pengadaan 24 September 2015.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate menyebut, bentang alam sudah berubah. "Kita ikut perubahan." Jadilah objek wisata yang didorong.

Rabu 26 Agustus ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฌ. Wali Kota Ternate, Burhan Abdurrahman bersama pemuda yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pulau Hiri (AMPUH) menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of understanding/MoU).

Poin pertama MoU, Wali Kota Ternate bersedia membangun Dermaga Penyeberangan Pulau Hiri di Sulamadaha, yang dianggarkan pada APBD-P tahun 2020.

Kedua, pembangunan Dermaga Penyeberangan Pulau Hiri di Sulamadaha dilaksanakan secara bertahap.

Ketiga, pelaksanaan tahap awal dilaksanakan sebelum 9 Desember 2020. Jika tidak, maka boikot Pilkada Kota Ternate di Pulau Hiri.

Pelabuhan mulai dikerja untuk sisi darat. Tensi boikot mereda. Di tengah proyek berlangsung, gedung kantor perhubungan yang sudah telanjur dibangun, dibongkar. Karena tidak sesuai nomenklatur.

Terkendala perencanaan, beberapa pemuda dari AMPUH yang berlatar belakang teknik lingkungan, mewakafkan tenaga ikut bersama konsultan perencanaan dalam hal desain, hingga presentasi di hadapan PPK Dinas PUPR. Hasilnya disepakati.

Beres ?

Pilkada Kota Ternate tahun 2020 - 2024 berakhir. Tauhid Soleman - Jasri Usman menang. Sempat unggul di 8 kecamatan, termasuk Hiri dalam hasil real count versi KPU Ternate. Meski pada akhirnya pasangan Yamin Tawary - Abdullah Taher yang unggul.

Di masa Penjabat Wali Kota Ternate, Hasyim Daeng Barang, dibuat skema penggabungan 2 mata anggaran dari Dishub dan Dinas PUPR untuk pembangunan breakwater.

Pagu anggaran pada Dishub Rp 820 juta. Dinas PUPR Rp 679 juta. Tapi sampai saat ini, belum ada kepastian penggabungan anggaran dari Dishub ke Dinas PUPR.

๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿญ. Di awal pemerintahan pasangan berakronim TULUS, Pelabuhan Hiri tidak masuk program 100 hari.

Wali Kota Ternate terpilih, Tauhid Soleman menyimpulkan, anggaran Rp 1,3 miliar belum bisa digunakan. Kalaupun dipaksa, hasilnya tidak maksimal.

Sang wali kota lantas ambil ancang-ancang mengandeng Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Maluku Utara. (skema APBN).

Pupus?

Kita lihat jawabannya Senin 24 Mei 2021.

------

Catatan di atas adalah hasil liputan Redaktur Halmaherapost.com, Nurkholis Lamaau.

Penulis: Nurkholis Lamaau

Baca Juga