Sosial & Politik

Maluku Utara Pasca Runtuhnya Orde Baru

Sumarlin Maate

RUNTUHNYA Orde baru (Orba) merupakan peristiwa sejarah. Sebuah peristiwa yang memberi efek sosial politik terhadap Maluku Utara.

Sejak Abad 10 Masehi, wilayah kepulauan ini sudah terlibat dalam perdagangan dunia Internasional. Sebab ada beberapa kerajaan dengan zona ekonominya yang masih dapat diukur, seiring usia bertahannya kerajaan tersebut.

Sampai Negara Republik Indonesia berdiri, secara sosial – politik memberi efek signifikan dan sangat fundamental terhadap maju – mundurnya Maluku Utara.

Pemekaran Maluku Utara sebagai provinsi merupakan suatu peristiwa politik. Di dalamnya terdapat berbagai peristiwa kekerasan sosial – politik yang masih cukup membekas dalam ingatan semua kalangan.

Bagaimana tidak, sebelum status provinsi melekat, Maluku Utara yang berdiri secara otonomi harus disertai gejolak sosial - ditandai dengan peristiwa berdarah.

Dalam benak masyarakat lokal sering disebut dengan Ramadan berdarah. Agama dijadikan sebagai instrumen kekerasan, sehingga memori tersebut menjadi suatu lembaran hitam sejarah. Tapi peristiwa itu seolah luput dari memori anak negeri rempah.

Ahli Sosial dan Budaya Kuntowijoyo, pernah mengatakan bahwa tak pernah ada upaya mendeteksi dan mendokumentasi berbagai kerusuhan sosial di Indonesia.

Maka peristiwa menggenaskan pada tahun 1999 itu menjadi semacam future shock bagi kehidupan publik Maluku Utara. Apalagi peristiwa sosial tersebut bersamaan dengan perubahan global yang ditandai dengan era Big Data. Tentu akan sangat mudah diakses oleh setiap generasi.

Perubahan yang melahirkan otonomi, tujuan fundamentalnya adalah menjawab keterbelakangan ekonomi. Implementasinya dapat direalisasi dengan pemerataan.

Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, serta keamanan yang diwujud-nyatakan melalui sarana infra-struktur. Namun sampai hari ini tak kunjung dirasakan oleh publik Maluku Utara.

Ini semua masih dalam angan-angan atau posibilitas. Sementara, di era keterbukaan ini, akan sangat muda bagi publik untuk beralih pada Big Data. Era di mana telah menjadi probabilitas untuk mengakses berbagai peristiwa yang  melatar belakangi setiap perubahan, dan kekerasan sosial politik dalam kehidupan publik.

Berbagai potret kekerasan yang terjadi di Maluku Utara selalu terabaikan dalam wacana publik. Padahal, lahirnya otonomi memiliki relasi historis dengan kekerasan masa lalu. Tapi faktanya, otonomi justru melahirkan rentenir izin eksploitasi pertambangan dan munculnya deretan dinasti lokal.

Akibatnya, status geografis Maluku Utara sebagai ring of fire diabaikan. Sedangkan peristiwa berdarah seakan terpendam dalam tumpukan reruntuhan bangunan masa lalu; terseret deras banjir darah, api kerusuhan 1999, dan elitisme elite lokal.

Tatkala peristiwa 1999 luput dari arah kebijakan pemerintahan daerah, di era otonomi  ini, hadir berbagai kebijakan pertambangan yang terkesan menggusur rakyat Maluku Utara dari identitasnya; sebagai masyarakat kepulauan dan juga sebagai penghasil rempah-rempah.

Deretan raksasa pertambangan yang dimulai dari pulau terluar seperti Taliabu hingga daratan Halmahera, cukup bagi publik untuk dijadikan sebagai indikator bahwa kebijakan pemerintah daerah cenderung mengedepankan kelas elite ekonomi.

Sedangkan warga seolah dibiarkan berkompetisi sendiri dengan para ekonom kelas elite, untuk dapat bertahan hidup.

Di tengah problem yang dihadapi, Negara hadir memberi angin segar terhadap pemerintah dan publik Maluku Utara melalui program Lumbung Ikan Nasioanal (LIN).

Artinya, ada kehendak negara untuk menghidupkan kembali zona ekonomi Kawasan Timur Indonesia, yang juga merupakan aspek pengulangan sejarah pada abad sebelumnya.

Kondisi tersebut berhubungan dengan perubahan peta ekonomi global, yang menempatkan kawasan Pasifik sebagai terusan alami untuk jalur perekonomian global.

Tapi pemerintah di Maluku Utara mengalami banyak kendala dalam pelaksanakan program LIN. Mulai dari listrik, dermaga, penampungan, konektivitas pasar, dan lain sebagainya.

Jika dipahami sebagai bagian utuh dari perubahan global, maka kendala tersebut bukan sesuatu yang serius. Maluku Utara dengan kawasan pasifik akan menjadi bagian dari kepentingan global, namun situasi di daerah justru di luar dari prediksi kita semua.

Bahkan belum terlihat secara nyata (posibilitas).Yang dapat diprediksi justru tergusurnya publik dari seteru elite lokal dalam membangun dinasti lokal (probabilitas).

Seharusnya ada dorongan publik di sini, agar dapat mengakses Big Data tentang bagaimana kawasan pasifik dengan berbagai latar belakang konflik sosial politiknya, serta perannya dalam menentukan arah perubahan ekonomi global.

Dengan perubahan tersebut dan mudahnya mengakses data, akan ada semacam diskursus baru untuk dapat melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tapi jika kondisi ini diabaikan, maka tidak menutup kemungkinan di era keterbukaan dengan berbagai kemudahan mengakses data saat ini, rakyat dan elite akan terpola pada desain konflik kepentingan dalam setiap momentum pemilihan umum kepala daerah.

-----

Sumarlin Maate

(Pemerhati Hukum, Sosial dan Politik)

Penulis: Red
Editor: Nurkholis Lamaau

Baca Juga