Nelayan Maluku Utara Jadi Penyuplai, Akademisi: Itu Posisi yang Lemah

Ternate, Hpost – Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara, Muammil Sunan menilai, rencana suplay ikan mentah pada sentra industri nelayan di Ambon, Maluku, dan Bitung, Sulawesi Utara, sangat riskan.

"Sampai sekarang kita bisa lihat sendiri, nilai tukar nelayan masih di bawah. Sehingga bisa dikatakan kesejahteraan nelayan masih sangat jauh dari yang diharapkan, terutama yang diharapkan nelayan itu sendiri," ujar Dr Muammil Sunan, Rabu 9 Juni 2021.

Menurut dia, pemerintah seharusnya tidak beranggapan bahwa nelayan hanya bisa menyuplai, tapi bagaimana menyediakan lumbung atau sentra industri perikanan di Malut.

"Karena kalau hanya menyuplai, pasti akan berada pada posisi yang lemah," ucapnya.

Bagi dia, nelayan pada posisi penyuplai bukan suatu keberuntungan. Karena harga ikannya ditentukan oleh pihak industri.

“Tentu dalam transaksi nanti, harga ikannya akan diminta sangatlah rendah,” ujarnya.

Baca juga: 

Akademisi: Program LIN di Maluku Utara Bagai Menelan Buah Simalakama

Program LIN Maluku Utara Jalan di Tempat, Abdullah Assegaf Kerjanya Apa???

Dia bilang, dalam teori ekonomi, struktur pasar tak bisa dilepas pisahkan dari logika jual-beli. Jika permintaan lebih kecil dari penawaran, maka harga permintaan sudah tentu kecil atau rendah.

"Itu artinya, hasil tangkapan nelayan yang begitu banyak akan ditentukan oleh mereka (pasar). Pada posisi itu, secara nyata nelayan dibikin rugi," pungkasnya.

Maka di sini perlu terobosan kebijakan oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Paling tidak, lahir kebijakan yang mendorong dan mengatur harga dasar standar suplay.

"Atau pemerintah bisa mensubsidi nelayan sebagai bentuk keringanan ekspor," tandasnya.

Keringanan, menurut Muammil, bisa bermacam-macam. Selain dalam bentuk budget transportasi, juga penyediaan alat tangkap nelayan.

"Dengan itu, sekiranya nilai tukar nelayan bisa lebih tinggi lagi di tahun-tahun berikutnya," ujarnya.

Selain itu, jalinan kesepakatan antar Pemerintah Malut dan Ambon serta Bitung perlu melakukan pengembangan lanjutan dalam sektor perikanan.

Bagi dia, meskipun dalam waktu dekat ini pembangunan industri tak dapat dilakukan, tetapi pemerintah harus berpikir langkah strategis.

"Pemerintah bisa membuat kerajinan dengan industri-industri kecil rumah tangga, bukan hanya sepintas mendengar tapi tidak melakukan," tegasnya.