Lingkungan

Alokasikan Dana Pokir Rp 300 Juta untuk Penanganan Sampah di Tidore

Rapat antara Komisi II dan III DPRD Kota Tidore Kepulauan bersama DLH dan pihak PLTU Tidore terkait persoalan penanganan sampah beberapa waktu lalu. || Foto: Istimewa

Tidore, Hpost – Layanan pengangkutan sampah di Kota Tidore Kepulauan belum maksimal. Karena sejauh ini, masih ada kelurahan di Tidore yang hingga kini belum terjangkau dengan baik.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tidore Kepulauan, Yahya Idris pada Jumat 22 Januari 2021 mengungkapkan, pelayanan yang belum maksimal disebabkan keterbatasan jumlah armada.

Saat ini, DLH Tidore memiliki 10 unit armada. Dua di antaranya merupakan truck baru. Sedangkan sisanya truck lama. “Makanya, pelayanan terganggu karena mobil sering rewel,” katanya.

Bukan hanya armada yang terbatas. Penyediaan kontainer penampung sampah di setiap kelurahan juga belum semuanya disiapkan oleh DLH Tidore.

Menyadari hal itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Tidore Kepulauan, Malik Hi. Muhammad mengaku pihaknya berencana mengalokasikan dana pokok pikiran (pokir) sebesar Rp 300 juta.

“Insya Allah 2022 mendatang. Karena APBD murni sangat minim sekali, otomatis berat kan,” ucap Malik kepada halmaherapost.com, Selasa 6 Juli 2021.

“Jadi saya imbau ke anggota komisi III yang berjumlah 8 orang, minimal Rp 300 juta-lah untuk penyiapan armada hingga bank sampah di kelurahan. Kan demi konstituen kita juga," tuturnya.

Menurut dia, jika program DLH Tidore dalam menangani persoalan sampah berbasis kerakyatan benar-benar dijalankan, maka akan sangat menguntungkan.

“Kalau co-firing atau campuran bahan baku dari sampah organik untuk operasional turbin pembangkit PLTU Tidore, tentu akan mengurangi pencemaran udara. Emisinya berkurang,” ujarnya.

Kedua, penanganan sampah berbasis kerakyatan akan menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat itu sendiri. "Kami di Komisi III DPRD juga minta dana CSR PLTU Tidore untuk diperbantukan di sektor armada,” katanya.

"Karena kita kekurangan armada dan itu disambut baik oleh pihak managemen PLTU Tidore, dan DLH harus kawal itu," pungkasnya.

Baca Juga