Ini Alasan Warga Desak Wali Kota Copot Lurah di Ternate

Ternate, Hpost - Warga Kelurahan Tarau, Kecamatan Ternate Utara, Kota  Ternate, Maluku Utara, menggelar demonstrasi dan pemboikotan aktivitas kantor lurah, Senin 23 Agustus 2021.

Dalam aksi itu, warga mendesak Wali Kota M Tauhid Soleman mencopot Lurah Rizal Tomagola.

Pantauan Halmaherapost di lapangan, aksi unjuk rasa ini dipusatkan di depan Kantor Kelurahan Tarau, Jl. Batu Angus.

BACA:

Komunitas Oi Pungut Satu Ton Sampah di Pesisir Ternate

Warga menilai, sejumlah kejanggalan terjadi selama kepemimpinan Rizal, mulai dari pemberhentian Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) secara sepihak, tidak adanya transparansi alokasi anggaran Dana Kelurahan (DK) hingga Dana Partisipasi Pembangunan Kelurahan (DPPK) tahap pertama hingga kedua.

Koordinator Aksi, Acil, dalam orasinya mengatakan, selama Rizal menjadi lurah, warga tidak pernah mengetahui berapa alokasi anggaran baik itu DK mau pun DPPK.

Acil menyebut, sesuai surat Ombudsman Provinsi Maluku Utara nomor 0343/SRT/X/2017/Tte tanggal 26 Oktober 2017 telah ditemukan maladministrasi penyimpangan prosedur, karena tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 43 TA 2017.

Dalam musrembang yang dilakukan beberapa bulan lalu, sambung Acil, hanya ada 6 orang sebagai keterwakilan masyarakat Kelurahan Tarau yang hadir. Pasalnya, masyarakat tidak mengetahui adanya penyelenggaraan musrenbang tersebut.

"Laporan yang kami terima, ternyata berita acara sebagai kelengkapan administrasi musrenbang diakali oleh lurah dengan menandatangani berita acara," ungkap Acil.

"Jadi lurah datang di tiap-tiap rumah warga, bukan pas ketika warga hadir di musrenbang," sambungnya.

Acil bilang, belakangan ini ada sejumlah laporan masyarakat terkait perilaku lurah yang berbau premanisme. Hal ini menimbulkan keresahan warga.

"Ini sangat meresahkan masyarakat, karena lurah domisili di Tarau dan melakukan aktivitas ekonomi juga di Tarau. Sering mematok anggaran dengan jumalah yang besar dan alasannya tidak masuk akal," cetusnya.

Bahkan, kata Acil, masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi di kantor lurah juga sering dipersulit.

"Lurah ini jarang masuk kantor, dan kurang berbaur dengan masyarakat Kelurahan Tarau," tandasnya.

Sementara itu, Camat Ternate Utara, Zulkifli, saat mediasi warga dengan pihak lurah di lokasi aksi, mengatakan bahwa penting untuk adanya kesepahaman yang dibangun.

Soal musrenbang, Zulkifli menjelaskan bahwa keterlibatan warga tidak seharusnya dengan jumlah yang banyak, hal itu bisa saja diwakilkan oleh ketua RT dan RW masing-masing.

"Kendalanya adalah di Ternate Utara ini tidak ada, sulit yang mau jadi ketua RT, mohon maaf, jadi itu dianggap beban. Karena tidak ada yang mau, maka pak lurah ambil langkah menunjuk langsung", kata Zulkifli kepada massa aksi.

Ia juga menegaskan, soal pemilihan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Tarau, harus diupayakan pihak kelurahan secepatnya.

"Saya meminta ke Pak Lurah, soal lembaga kemasyarakatan ini harus dipersiapkan kalau bisa bulan ini juga. Karena sudah menjadi tugas lurah untuk memfasilitasi agar ada musyawarah," tandasnya.

Media antara pihak lurah, warga dan camat pun diakhiri sekitar pukul 12.11 WIT tadi. (Qra)