Kebutuhan Dasar
Pemkot Ternate Dinilai Abaikan Masalah Kenaikan BBM
Ternate, Hpost – Pemkot Ternate, Maluku Utara dinilai mengabaikan masalah kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi belakangan ini.
Hal ini disampaikan dalam aksi unjuk rasa oleh ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Komite BBM (Berjuang Bersama Masyarakat) Malut, di depan kantor Wali Kota Ternate, Senin 15 November 2021.
Andrean Drakel, salah satu massa aksi, saat berorasi menyampaikan bahwa kenaikan BBM ini didasari atas ajakan menteri Energi Sumbe Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, bahwa penggunaan BBM kembali ke energi alternatif, yaitu dengan menggunakan BBM jenis Pertamax dan mengurangi penggunaan BBM jenis premium (bensin) dan pertalite.
“Melalui penelusuran di lapangan kenaikan harga BBM yang disinyalir karena berkurangnya peredaran BBM premium dan pertalite ini, membuat para sopir angkutan umum (mikrolet) di Ternate mengeluh. Harga pertamax yang lebih mahal membuat pengeluaran mereka lebih besar, dan tidak sebanding dengan pemasukan yang didapat,” koarnya.
Baca Juga:
Pendemo juga mengungkap adanya mafia-mafia BBM hingga mempengaruhi harga dan distribusi BBM makin berkurang tidak seperti biasanya. Mafia-mafia yang dimaksud, dicurigai memiliki hubungan struktural yang masih dan sistematis dengan pihak pemerintah.
"Ini karena ada bisnis di dalam bisnis, karena ada mafia-mafia BMM yang membuat masyarakat menjadi korban karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu," ungkapnya.
Untuk itu, mereka mendesak pemerintah harus memaksimalkan fungsi pengawasan dalam hal pola distribusi BMM supaya tidak membebani rakyat. Hal itu sesuai dengan edaran Kementerian ESDA nomor 14.E/HK. 03/DJM/2021 tentang ketentuan penyaluran bahan bakar minyak untuk perlindungan konsumen.
“Pemerintah harus tegas dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja SPBU, sementara Pemprov diminta menurunkan harga BBM jenis pertamax sesuai harga yang wajar, dan pihak penegak hukum didesak untuk menangkap dan adili mafia BBM,” pintahnya.
Sementara itu, kepala Kesbangpol Kota Ternate, Abdullah Sadik, saat menemui pendemo mengatakan, bahwa masalah yang diangkat ini sebetulnya bukan sepenuhnya wewenang Pemkot, tetapi sebagai pemerintahan akan memaksimalkan jalur koordinasi dengan pihak PT. Pertamina di Ternate.
"Masalah ini akan dimediasi oleh kami (Pemkot) untuk dibuat pertemuan dengan pihak pertamina, DPRD Komisi III, dan teman-teman mahasiswa. Kami tentu akan perkuat pengawasan, namun terkait distribusi dan harga harus kita bicarakan secara bersama." jelas Abdullah.
Abdullah yang mengaku ditugaskan Wali Kota untuk bertemu pendemo itu, berjanji dalam waktu dekat akan memediasi pertemuan tersebut.
"Saya akan undang teman-teman mahasiswa nanti untuk hearing bersama kami," tandasnya.
Komentar