Tuntut Dana Siltap, Sejumlah Kades di Halmahera Utara Unjuk Rasa di Kantor BPKAD

Tobelo, Hpost - Sejumlah Kepala Desa di Halmahera Utara, Maluku Utara, mendatangi Kantor Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan aksi unjuk rasa, pada Kamis 30 Desember 2021.

Para kades itu menilai, Kepala BPKAD, Mahmud Lasidji, enggan merealisasikan janjinya soal Penghasilan Tetap (Siltap) pemerintah desa yang sudah ditunggak sekitar tiga bulan.

"Kedatangan teman-teman kades ini hanya ingin memperjuangkan hak-hak mereka, karena kita juga butuh kepastian, bagian keuangan ini sudah berulangkali menjanjikan sesuatu yang tidak benar secara hukum," ujar Tomy Moses, Ketua Apdesi Halmahera Utara.

Ia mengaku, pihaknya secara tegas mendesak agar BPKAD merealisasikan hak-hak para kades tersebut, jangan ditunda-tunda lagi sampai tahun depan.

Sementara itu, Sekda Halmahera Utara, Erasmus J Papilaya, yang berkesempatan menemui masa aksi, meminta para kades untuk bersabar. Erasmus menyebut, semua hak-hak akan dibayar.

Ia menyampaikan, bahwa ada cara lain untuk dikomunikasikan bukan dengan membakar ban apalagi melakukan blokade di ruas jalan.

"Kalian ini pemimpin di desa seharusnya tidak seperti itu, harus mampu pengendalian, kesabaran dan komunikasi," tandas Erasmus.

Baca:

Kemandirian Pangan di Ternate Bakal Diwujudkan Melalui Program Segitiga Emas

Film Lokal GAUMEDI Siap Tayang di Bioskop Ternate

DPRD Halmahera Timur Habiskan 2 Miliar untuk Perjalanan Dinas 2021

Bendahara BPKAD Halut, Suyeti Emir, menjelaskan, pihaknya telah diperintahkan oleh Kaban Keuangan untuk mengecek Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang telah disiapkan. Tercatat, ada enam kecamatan yang sudah direalisasikan sampai Oktober 2021.

"Enam desa yaitu Galela Utara, Malifut, Galela, Galela Selatan, Kao Teluk dan Tobelo Utara," ungkap Suyeti.