Rekrutmen Panwascam Dua Kabupaten Bermasalah, Praktisi: Bawaslu Maluku Utara Keliru

Masalah tersebut, menurut Hendra, seperti pada periode sebelumnya, yang mana atas dasar penanganan pelanggaran, Bawaslu Halbar diadukan ke DKPP.

"Komisioner yang terlibat lantas diberhentikan oleh DKPP," ujarnya.

Hendra menilai bahwa langkah yang di ambil Bawaslu Malut dalam menanganai masalah rekruitmen pengawas ad hoc ini, sepertinya membuktikan keraguan publik beberapa waktu lalu mengenai kualitas Komisioner Bawaslu Provinsi.

"Pertanyaannya, bagaimana kalau Bawaslu Malut dalam melakukan klarifikasi ditemukan adanya pelanggaran etik. Apakah Bawaslu Provinsi dapat memberhentikan Bawaslu kabupaten/kota tanpa melalui DKPP? Tentu tidak. Itulah mengapa harus melalui pintu penanganan pelanggaran," tandasnya.