Demo Sambut Menparekraf RI di Morotai, Samurai dan Polisi Nyaris Adu Jotos

"Sebab Pulau Morotai kaya akan sumber daya perikanan dan pariwisata, bahkan miliaran anggaran yang dikucurkan dari pusat untuk pembangunan pariwisata, namun sayang, tidak dimanfaatkan dengan baik dan berdampak negatif pada PAD dan masyarakat Pulau Morotai," koar Rifaldi.

"Jangan bicara soal pariwisata jika tidak berdampak pada pengembangan dan peningkatan ekonomi masyarakat Pulau Morotai," tambahnya.

Hal yang sama juga diutarakan Koordinator Lapangan Subhan Buton. Menurut dia, kebijakan Pemda Morotai hanya fokus pada pembangunan yang selama ini dinilai gagal karena asas pemberdayaan serta pemiliharaan tidak berjalan baik,

"Yang ada hanya berdampak negatif, mulai dari aspek PAD, abrasi pantai, kerusakan infrastruktur di mana-mana, dan soal kesejahteraan masyarakat," cetusnya.

Subhan menuturkan, masalah tersebut sejatinya membutuhkan keseriusan Pemda Morotai, sebagaimana amanat UU nomor 10 tahun 2009 pasal 2 yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan pariwisata berdasarkan asas manfaat, adil dan merata.

"Kami menegaskan kepada Menteri Pariwisata untuk menindaklanjut tuntutan kami," ujarnya.

Ada pun tuntutan Samurai Malut distrik Unipas Morotai di antaranya: copot Kadis Pariwisata, Kalbi Rasid, hadirkan industri lokal, aktifkan koperasi nelayan di 88 desa, copot kadis perikanan, serta hadirkan pendidikan pariwisata untuk rakyat Morotai.