KUTUKAN SUMBERDAYA ALAM DI MALUKU UTARA

Asumsi bahwa provinsi ini akan terkena kutukan sumberdaya nampaknya bisa jadi terjadi. Upah yang tinggi yang dimiliki oleh pekerja disektor pertambangan perlu ditelisik apakah memiliki efek sosial bagi pekerja diluar sektor tambang. Apakah pekerja disektor pertanian yaitu petani dan nelayan mendapatkan subsidi atau insentif atas kehadiran industri pertambangan. Apakah perusahaan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat lokal terutama petani untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan kewirausahaan.

Apakah para petani lokal telah memiliki kesadaran untuk mandiri secara ekonomi untuk menyuplai kebutuhan pangan industri pertambangan seperti sayuran, telur, ikan, daging, dll. Apakah pemerintah daerah setempat memiliki terobosan program unggulan yang inovatif untuk memanfaatkan aliran modal yang masuk untuk menstimulus ekonomi kreatif di masyarakat. Apakah dana bagi hasil dari perolehan keuntungan SDA yang diekspor telah didistribusikan ke sektor lain seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pertanian. Apakah masyarakat sekitar dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana dari CSR perusahaan tambang. Apakah keuntungan perusahaan industri tambang dilaporkan secara transparan dan akuntabel kepada seluruh stakeholder dan aparat pemerintah lokal.

Gambaran kondisi di atas merupakan beberapa ilustrasi prakondisi sosial ekonomi dalam menilai kesuksesan daerah dalam mengelola potensi sumberdaya alamnya agar terhindar dari resource curse (kutukan sumberdaya). Kasus yang terjadi di Provinsi Maluku Utara, kehadiran perusahaan tambang di Buli dan P. Gebe yang sudah puluhan tahun menambang dinilai tidak memberikan efek positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya, presentase jumlah orang miskin di kedua kabupaten penghasil nikel ini malah yang paling besar dibandingkan kabupaten lain.

Fenomena sosial ekonomi yang terjadi di wilayah Provinsi Malut saat ini mengindikasikan daerah ini akan menderita resource curse (kutukan sumberdaya) jika tidak dilakukan upaya pencegahan sedini mungkin. Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pengambil kebijakan agar Malut tidak terkena penyakit dutch desease (kutukan SDA) yaitu melakukan diversifikasi ekonomi dari sektor pertambangan ke sektor lainnya seperti industri manufaktur berbasis komoditas unggulan yaitu kelapa, pala, ikan. Melakukan pengembangan sektor ilmu pengetahuan dan teknologi berupa peningkatan kualitas SDM, alokasi anggaran pengeluaran untuk kegiatan R&D ditingkatkan.

Mengupayakan prosentase penerimaan DBH yang lebih besar dari saat ini. Mengoptimalkan penggunaan dana DBH ke sektor strategis yaitu pendidikan, investasi transportasi dan infrastruktur, pertanian, dan aktivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dalam pengelolaan SDA dan anggaran seperti dana desa, dana bagi hasil. Dan yang paling penting yaitu penguatan tata kelola kelembagaan (good governanve) untuk mencegah praktik korupsi yang melibatkan elite lokal atas aktivitas pengelolaan sumberdaya alam di daerah.

Wallahu a’alam.