Masalah BBM, Pj Bupati Morotai Didesak Copot Kadis DKP dan Perindagkop

Menurut dia, hal sama juga terjadi pada instansi DKP, di mana para nelayan di Morotai sering mendapat diskriminasi dari sisi harga BBM subsidi.

"Para nelayan ketika mengambil BBM  tak mendapatkan harga sebagaimana tercantum dalam aturan," ungkapnya.

Menurut dia, ini karena tidak ada pengawasan yang baik dari Dinas terkait. Padahal, masyarakat dan nelayan merasakan ketidakadilan itu.

Sementara orator lainnya menyampaikan bahwa investigasi Samurai distrik Unipas menunjukkan ada ketidaksesuaian harga penjualan BBM subsidi ke sejumlah nelayan.

"Jadi tanpa kecuali Kadis Perikanan harus dicopot, jika tidak maka ini akan berdampak negatif terhadap nelayan di Pulau Morotai," pungkasnya.