Tambang Datang, Burung Endemik di Halmahera Tengah Menghilang

Selain pencemaran sungai, Bagus menyebut semenjak tambang beroperasi, wilayah Weda juga mengalami banjir parah yang terjadi hampir setiap tahun. JATAM menemukan banjir terbesar terjadi pada awal September 2021 lalu.

Dari kasus-kasus yang disebutkan, bagi Bagus, hal itu menjadi daya rusak yang nyata akibat industri pertambangan. Dia mengingatkan agar persoalan lingkungan menjadi peringatan bagi Pemerintah Indonesia.

“Ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah pusat dan daerah bahwa kondisi lingkungan di Halmahera Tengah khususnya di Weda ini memang tidak baik-baik saja,” ujarnya. Menurut Bagus, khusus soal satwa endemik, tak ada cara selain pemerintah perlu membatasi aktivitas pertambangan berskala besar.

Demi mengebut sumber baterai kendaraan listrik Pemerintah Indonesia mengorbankan lingkungan hidup warga di kawasan industri tambang nikel. Di sisi lain, promosi Green Mining oleh pelaku pertambangan, bagi Bagus, hanyalah slogan.

“Tambang adalah tambang, dan tidak pernah menghadirkan kesejahteraan bagi warga selain merusak alamnya,” cetusnya.

Hutan Rusak

Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat total deforestasi di Halteng pada periode tahun 2000-2017 mencapai 48. 388 hektare.

Lokasi terjadi deforestasi di Halmahera Tengah tersebar di beberapa titik seperti area tambang seluas 16.232 hektare, area Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) seluas 3.510 hektare.

Deforestasi juga terjadi pada lahan yang tumpah tindih seluas 8.723 hektare dan pemanfaatan lahan di luar izin seluas 19.923 hektare.

Sementara itu, luas tutupan hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti Ake Waleh (Sungai Waleh) di Weda Utar, sendiri sampai dengan tahun 2017 memiliki luas 19.622 hektare, dengan laju deforestasi seluas 4.540 hektare.

Tren peningkatan investasi sektor pertambangan inilah cikal-bakal nestapa yang bukan saja diderita manusia, tetapi juga bagi satwa burung yang habitatnya makin terancam.