Deklarasi #SUKABerkolaborasi, Sukri Siap Bawa DPD KNPI Maluku Utara Lebih Berdaya

Ternate - Sukri Ali mendeklarasikan diri bertarung DPD KNPI Maluku Utara Periode 2023-2026. Sukri mengusung visi kolaborasi untuk pemuda berdaya.

"Maluku Utara adalah daerah industri tambang. Jadi, sudah saatnya, pemuda hadir dengan gagasan mengambil bagian sebagai pengambil kebijakan untuk pemuda berbaya," kata Sukri yang juga Anggota Komisi III, DPRD Provinsi Maluku Utara.

Peran pemuda dalam dunia Investasi kata Sukri, sangat krusial. Pemuda sudah saatnya pemuda juga mengambil ruang investasi. Hal ini dimaksudkan mendorong tersediannya lapangan kerja dan berkontribusi aktif menekan angka pengangguran di Maluku Utara

"Jadi aras kontribusi KNPI nantinya mengawal iklim investasi, melalui keterlibatan secara langsung pada pembuatam regulasi, implementasi hingga evaluasi," kata Sukri yang juga Sekretaris Fraksi KNBK, DPRD Provinsi Maluku Utara.

Menurut Sukri, visi kolaborasi sejalan dengam Pemberdayaan Pemuda melalui Investasi, yang diusung DPP KNPI di bawah nahkoda Ryano Panjaitan, yakni visi "activistpreneur" akan melahirkan para aktivis muda yang bermoral, berintelektual, mandiri secara ekonomi, kreatif, dan disiplin.

Sebagai DPD KNPI yang memiliki legilitas jelas dan sudah terdaftar serta memiliki SK Kemenkuham, DPD KNPI Maluku Utara, kedepan melalui visi kolaborasi pemuda harus memastikan hak-hak dan kesejahteraan rakyat.

Hastag #SUKAberkolaborasi lahir dari dinamika dualisme KNPI telah menguras energi kepemudaan.

"Jadi sudah saatnya berkolaborasi, satu visi, sinergikan persepsi untuk pemuda yang siap menghadapi tantangan investasi," kata
Sekretaris DPW Partai Hati Nurani Rakyat, Maluku Utara itu.

Oleh karena itu, posisi bargaining pemuda harus diperkuat dengan gagasan, hard skill, maupun soft skill yang bisa menumbuhkan geliat ekonomi pemuda.

“Maluku Utara daerah pertambangan, investasi besar-besaran dengan nilai triliun. Tapi pemuda belum punya peran yang kuat seperti isu ketenagakerjaan, kecelakaan dan marak kerusakan lingkungan,” tuturnya.

Menurut dia, minimal harus bisa memberikan kontribusi terhadap problem ini. Kemudian bisa menawarkan formulasi-formulasi pemikiran dalam keputusan kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah daerah, lalu bisa mewakili kepentingan publik secara kolektif.

“Saya sebagai anggota DPRD Maluku Utara, ada banyak kebijakan yang kami putuskan dan memang belum memenuhi aspek kebutuhan mendasar, mengingat informasi-informasi yang didapat terbatas,” tukasnya.

Wadah instrumen KNPI dianggap penting untuk menjadi jembatan agar disodorkan isu-isu ke pemerintah, lalu diputuskan oleh pemerintah daerah. Kemudian setiap kebijakan harus lahir dari akar rumput, kelompok kepentingan dan stakeholder di Maluku Utara.

“Ini harus dimediasi supaya KNPI menjadi corong penting untuk menjembatani kebutuhan publik yang belum dieksekusi oleh pemerintah. Jadi hampir sebagian besar DPD kabupaten/kota, organisasi cipayung, NU dan sayap partai sudah dikomunikasikan, dan Insyallah mereka siap dukung. Tinggal menunggu waktunya mengeluarkan rekomendasi, setelah itu dalam waktu dekat kami akan mendaftar,” pungkasnya