AMSI: Pers Harus Lebih Sensitif pada Isu Gender

Sementara itu staf ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Titi Eko Rahayu, memaparkan fungsi dan kedudukan pemerintahan sebagai fasilitator mengintegrasikan kebijakan program Kementerian dengan stakeholder. Dalam hal ini, pedoman media terkait perempuan dan anak di ranah tupoksi Kementerian PPPA.

"Pemberitaan kesetaraan gender dan rekonstruksi budaya bisa dilakukan sesering mungkin agar tidak mudah tenggelam, tergantikan dengan pesan lain yang justru bisa melanggengkan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Caranya bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan trend terkini agar sosialisasi gender bisa dipahami. Upaya itu harus terus diperkuat, Kementerian PPPA terbuka untuk fasilitasi diskusi/pelatihan lanjutan" katanya.

Sekadar diketahui, indikator keterpercayaan publik mulai disusun AMSI sejak pertengahan 2021 melalui serangkaian diskusi kelompok terfokus (FGD) di Jakarta dan Makassar. Melibatkan lebih dari 50 pemilik dan pengelola media anggota AMSI, penyelenggara negara, agen periklanan global, akademisi, pengusaha, kelompok masyarakat sipil, dan lain-lain.

Workshop Trusted News Indicator seri kedua ini dihadiri oleh 50 peserta dari seluruh AMSI wilayah di Indonesia. Seri ketiga akan diselenggarakan bulan Mei 2023 dengan mengangkat kepercayaan publik dari perspektif pelaku ekonomi dan bisnis.