Kejati Maluku Utara Didesak Seriusi Dugaan Kasus Korupsi di Morotai

Dalam orasinya, Akbar juga mengungkapkan perilaku yang tidak terpuji dari Sekda Morotai.

"Bayangkan, seseorang yang telah dipercayakan oleh PJ Bupati Pulau Morotai sebagai Plt. Sekda hanya dalam dua hari setelah dilantik, banyak wartawan dan warga Morotai yang menjadi korban tindakan arogan dan memalukan dari Sekda tersebut. Ingatlah, bahwa Morotai bukanlah hadiah, Morotai tidak muncul dari langit, tetapi Morotai lahir melalui perjuangan berdarah oleh rakyat Morotai," tambahnya.

Bukan hanya itu, terkait kasus COVID-19 yang dilaporkan, Sekda juga beberapa kali mangkir dari panggilan polisi meskipun sudah menjadi kewajibannya. Pertanggungjawaban terkait penggunaan dana PEN juga harus disampaikan secara terbuka karena dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah direalisasikan pada masa pemerintahan Beny-Asrun sangat memberatkan rakyat Morotai. "Jika takut, jangan menghadiri jabatan," ujar Akbar.

Akbar juga menyampaikan bahwa DPD KNPI Pulau Morotai akan mengirim surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk meminta penyelidikan yang komprehensif terkait kasus yang melibatkan Plt. Sekda Morotai.

"Terkait masalah ini, saya tegaskan bahwa besok kita akan mengirim surat resmi ke KPK RI," pungkasnya.