Warga Tuntutan RDP, Transpransi Alokasi Anggaran Pelabuhan Hiri Dinanti

"Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota tidak konsisten dengan apa yang mereka katakan. Dalam bahasa Ternate, kita bisa mengatakan bahwa Pemerintah Kota berbohong kepada warga Hiri. Kami memiliki banyak bukti terkait hal ini. Oleh karena itu, usulan RDP dibuat agar informasi yang transparan ini dapat diakses oleh publik. Keterbukaan mengenai anggaran pelabuhan dapat diketahui dan diproteksi bersama," tambah Ardian.

Ketua Hiri Institute, Roni Ridwan, menyampaikan bahwa warga Hiri telah sangat menderita akibat fakta-fakta dan kejadian yang terjadi di Pelabuhan. Semua aspek teknis proyek pelabuhan berada di bawah tanggung jawab Dinas PUPR.

Karenanya, Roni menjelaskan bahwa dalam surat yang mereka kirimkan kepada DPRD, mereka juga meminta agar DPRD memanggil Dinas PUPR dan Bappelitbangda sebagai institusi untuk duduk bersama dan membahas anggaran pelabuhan sesuai dengan janji pemerintah.

"Pemerintah yang seharusnya menjadi andalan, terkesan sangat tidak teratur dalam pelaksanaan tugasnya. Kami meragukan komitmen mereka terhadap rakyat. Jika kita melihat alokasi anggaran Induk tahun 2023, Pemerintah Kota lebih cenderung mendukung instansi vertikal seperti Kejaksaan, dengan alokasi sebesar 9 miliar, sedangkan pelabuhan Hiri hanya mendapatkan alokasi sebesar 2,2 miliar," ungkap Roni.

Menurutnya, secara etis, hal ini merusak citra warga negara yang telah bertahun-tahun menuntut hak mereka atas pelabuhan Hiri. Hingga saat ini, rencana utama pembangunan Pelabuhan Hiri juga belum pernah diungkapkan kepada publik, meskipun telah ada pertemuan berulang kali.

"Kami berharap bahwa dalam RDP nanti, rencana utama tersebut harus ditampilkan lengkap dengan rincian dan seluruh anggarannya. Hal ini sangat penting agar kita semua dapat memastikan bahwa anggaran sesuai dengan janji pemerintah dan memenuhi kebutuhan dasar warga Hiri," pungkasnya.