Warga Tuntutan RDP, Transpransi Alokasi Anggaran Pelabuhan Hiri Dinanti

Ternate - Masalah pembangunan Pelabuhan Hiri terus berlanjut hingga saat ini. Hal ini mendorong perwakilan warga Hiri untuk mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate untuk segera mengadakan Forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara perwakilan warga Hiri dan Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara.

Koordinator Aliansi Masyarakat Pulau Hiri (AMPUH), Ardian Kader, menyatakan bahwa RDP perlu dilakukan agar masyarakat bisa mengetahui perkembangan politik anggaran Pemerintah Kota Ternate. Menurutnya, studi teknis telah selesai disusun dan telah diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Saat ini, yang perlu kita lihat adalah sejauh mana komitmen Pemerintah Kota dalam hal alokasi anggaran. Proyek ini harus dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Ini memerlukan political will dari Wali Kota Ternate. Oleh karena itu, RDP ini penting untuk segera dilaksanakan," kata Adrian pada hari Selasa, 5 September 2023.

Baca juga:

---

5 Perusahaan Tambang di Halmahera Direkomendasikan untuk Berhenti Beroperasi

---

Penjabat Bupati Halmahera Tengah: Status Geosite Bokimaruru Direvisi

---

Pencemaran Sungai Sagea, Penjabat Bupati Halmahera Tengah Mengaku Salah

---

Ardian juga mengatakan bahwa surat permohonan RDP telah diajukan kepada DPRD pada tanggal 28 Agustus 2023.

"Kami terpaksa mengajukan surat karena menurut pandangan kami, Pemerintah Kota Ternate telah lalai terhadap apa yang pernah mereka janjikan. Janji itu telah dibuat sejak bulan April oleh Rizal Marsaoly sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda), tetapi pada kenyataannya hingga hari ini belum pernah diwujudkan," ungkap Adrian.