Pengelolaan Sampah di Ternate Masih Ugal-ugalan, Heny: Belum Ada Payung Hukum

Menurut Heny, perda sampah dibutuhkan untuk mengatur secara detil pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Problem kebiasaan buruk warga kota dalam membuang sampah harusnya menjadi sasaran utama pemerintah.

“Pemkot harus bikin Perda yang memuat tentang sanksi bagi warga yang membuang sampah sembarangan. Sanksi itu bisa berupa denda, nanti teknisnya diatur dalam perwali. Kita bisa meniru DKI Jakarta,” kata Heny yang juga Ketua DPC Partai Demokrat.

Pemberlakuan denda, akan memaksa masyarakat ikut berpartisipasi dalam memilih dan memilah sampah sebelum di buang ke tempat sampah.

“Percuma kalau pemkot bikin pengadaan kendaraan pengangkut roda tiga di setiap tahun anggaran, tapi abai terhadap persoalan hulu, yakni kebiasaan masyarakat.”

“Jadi jika perda sudah, mula-mula warga dengan terpaksa berpartisipasi karena takut kena dena, lambat laun itu menjadi kebiasaan yang baik sehingga pemerintah muda menangani masalah sampah di Ternate,” tandas Heny.