Keuangan Daerah Morotai Semakin Sulit, BPK Harus Audit

Kusnadi mengeluhkan proses pencairan anggaran di BPKAD Morotai yang sangat sulit karena SPM yang diajukan tidak langsung diproses. Bahkan, ada anggaran sebesar Rp25 juta yang dimintanya, namun hanya Rp10 juta yang disetujui dan sampai sekarang masih ada Rp5 juta yang belum direalisasikan.

"Saya heran saat anggaran diajukan sebesar 25 juta, kami minta dicicil dan disetujui 10 juta, kemudian 10 juta, dan sampai sekarang masih tersisa 5 juta yang belum direalisasikan," keluhnya.

Tidak hanya Kusnadi, beberapa Pimpinan OPD lainnya, seperti Kadis Pariwisata, Kalbi Rasid, Mantan Kadis Pendidikan F. Revi Dara, Kabid Perdagangan Disperindakop Samsul Radjab, dan Ketua Apdesi Abdul Totou, juga menyampaikan keluhan mereka.

Revi dalam kesempatan itu mengungkapkan kesulitannya saat mengajukan SPM untuk pencairan anggaran. Bahkan, karena tidak diproses hingga masa waktu SPM berakhir (kadaluwarsa), ia mendapat tekanan dari Kemenkeu terkait dana DAK di Dikbud.