Keuangan Daerah Morotai Semakin Sulit, BPK Harus Audit

Morotai - Kondisi keuangan daerah di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, saat ini sedang mengalami masa sulit.

Dampaknya, pencairan anggaran untuk desa dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak sesuai permintaan yang dibutuhkan.

Kondisi ini membuat puluhan Pimpinan OPD dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, mengadukan Plt. Sekda ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat Provinsi Maluku Utara.

Baca juga:

---

Jabatan Sekda Pulau Morotai Selesai, Namun BKD Lupa SK

---

PT BPM di Gebe Abaikan Tanggungjawab Selama 3 Tahun

---

Gol Debut Andreas Bawa Malut United Curi Poin

---

Pertemuan puluhan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, dengan Tim Investigasi Provinsi Maluku Utara di aula Kantor Bupati berakhir dengan curhat. Mereka meminta agar kondisi keuangan Morotai segera diaudit.

Data yang dihimpun oleh halmaherapost.com menunjukkan bahwa para pimpinan OPD menyampaikan keluhan mereka kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kepala Inspektorat Provinsi terkait TPP, Gaji Aparat Desa, Operasional Kantor, dan bahkan sistem pencairan anggaran yang dianggap sulit oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Suriani Antarani, yang menyulitkan para pimpinan OPD dan Apdesi.

Kepala Kantor Kecamatan Morotai Utara, Kusnadi Fonae, misalnya, menyatakan kesulitannya saat berurusan dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Morotai, Suriani Antarani, yang juga menjabat sebagai Sekda Morotai.