Keuangan Daerah Morotai Semakin Sulit, BPK Harus Audit

"Begitu ada penekanan dari Kemenkeu mengenai dana DAK yang ada di Dikbud, kami diminta untuk segera menyelesaikan. Namun, baru diproses oleh Kepala Keuangan," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa sekitar 22 SPM yang diajukan tidak pernah ditindaklanjuti oleh Sekda Morotai selama 2-3 bulan.

Tak hanya itu, tambahnya, ASN di Dinas Pendidikan Morotai juga mengalami pemotongan TPP tanpa alasan yang jelas.

"TPP kita, mulai dari bulan Juli, Agustus, hingga September, mengalami pemotongan. Padahal, tanggung jawab pemerintah daerah untuk membayar. Namun, saat dibayar pada bulan September, di potong. Ini tidak seharusnya terjadi," pungkasnya.