Gelar Berkawan, Bawaslu Maluku Utara: Tambang Jadi Titik Potensi Kerawanan Pemilu

Sementara untuk mobilisasi lanjut dia, di perusahaan tambang biasanya dilakukan oleh para pimpinan.

"Makanya harus memastikan orang-orang yang menggunakan hak pilih itu sesuai ketentuan dan persyaratan. Apakah dia masuk daftar pemilih tetap atau tidak, daftar pemilih tambahan atau tidak dan daftar pemilih khusus atau tidak," ucapnya.

Selain itu kata dia, terkait potensi politisasi. Misalnya para pemilih digiring untuk kepentingan politik tertentu.

"Karena orang memilih kan harus sesuai kehendak, bukan atas pemaksaan dan lain-lain," tandasnya.

Untuk itu, menurut dia, saat ini jajaran Bawaslu di kabupaten/kota sedang melakukan pengawasan, salah satunya dengan melakukan koordinasi.

"Pertama kita melakukan koordinasi, langkah persuasif. Kemudian koordinasi secara intensif dengan KPU maupun pihak perusahaan untuk memastikan pelaksanaan pungut hitung nanti berjalan fair, jujur adil dan bermartabat. Orang-orang yang memilih sesuai ketentuan, pelayanan berlangsung secara baik, dan penyelenggara harus profesional," pungkasnya.

Sekadar diketahui, dari sekitar 7 titik yang masuk kategori kerawanan, selain diwilayah tambang, termasuk di tempat Pengumutan suara atau TPS. Namun, saat ini masih dilakukan identifikasi oleh Bawaslu.