3 Isu Strategis yang Harus Menjadi Fokus Gubernur Maluku Utara 2024-2029

Ketidaktegasan dari gubernur saat ini menyebabkan banyak ASN malas berkantor tanpa konsekuensi yang jelas, meskipun aturan telah menegaskan bahwa ASN yang malas harus dipecat.

"Ini berimplikasi pada mutu pelayanan publik. Namun, sebaliknya ASN kerap memprotes tunjangan padahal mereka tidak disiplin. Ini anomali," kata Isra.

Baca juga:

---

Viral Pernikahan Sesama Jenis di Halmahera Selatan, Kemenag Maluku Utara: Dibatalkan!

---

Erupsi Gunung Ibu Keluarkan Petir dan Abu Ribuan Meter, Warga 7 Desa Diungsikan

---

BNPB Kirim Tim dan Bantuan untuk Penanganan Erupsi Gunung Ibu, Halmahera Barat

---

Pengelolaan Anggaran Daerah

Isra juga menyoroti pengelolaan anggaran daerah yang belum memenuhi kebutuhan strategis dan lebih banyak didasarkan pada kepentingan individu. Hal ini menyebabkan capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi Maluku Utara berada di bawah standar nasional.

Selain itu, pengelolaan anggaran yang amburadul telah menyebabkan penumpukan hutang yang membebani gubernur berikutnya.