Ternate - Pemerintah daerah di 10 Kabupeten/kota, diharapkan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan 10 Pasti Intervensi Serentak Pencegahan Stunting.
"Pemda di kabupaten/kota harus bekerja keras untuk mengendalikan angka prevalensi stunting melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sarmin, dalam sambutannya saat membuka acara Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting, pada Selasa 11 Juni 2023, di Ternate.
Provinsi Maluku Utara telah menetapkan 167 desa prioritas stunting untuk tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah. "Hal ini penting untuk mendukung intervensi pada lokus-lokus dengan kasus stunting tertinggi," kata Sarmin.
Dari upaya pemerintah daerah melalui aksi konvergensi terutama di 167 desa prioritas dengan program intervensi spesifik dan sensitif, hasilnya dapat dilihat dari data terbaru Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Status Kesehatan Gizi (SKI) tahun 2023, yang diuraikan dalam grafik di bawah ini:
Sumber: SSGI dan SKI
Berdasarkan data tersebut, Menurut Sarmin, penurunan angka prevelensi stunting membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini untuk mencapai target penurunan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024.
Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menurunkan angka stunting, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Keputusan tentang Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Stunting di Daerah. Intervensi ini mencakup pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi, dan intervensi bagi ibu hamil, balita, dan calon pengantin secara berkelanjutan.
"Pelaksanaan kegiatan ini dijadwalkan pada bulan Juni 2024," ucapnya,
Komentar