Pj Bupati Morotai: Reforma Agraria Pastikan Pemerataan Kepemilikan Tanah

"Saya yakin dengan semangat gotong royong dan kerja keras, kita dapat mengatasi setiap hambatan yang muncul di hadapan kita."

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Maluku Utara, Stenly, menyatakan bahwa reforma agraria merupakan salah satu program strategis nasional yang harus didukung oleh kementerian, lembaga, gubernur, bupati, wali kota, OPD, serta masyarakat, sebagaimana ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut Stenly, terdapat perbedaan dalam keanggotaan atau susunan gugus tugas reforma agraria karena salah satu tugas yang paling banyak dilaksanakan adalah penataan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Selain itu, penyelesaian konflik pertanahan juga menjadi fokus penting, dengan struktur keanggotaan yang diatur dalam Perpres No 62 tahun 2023 yang melibatkan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan konflik secara hukum.

"Melalui program ini, tanah dan sumber daya lainnya dapat dikelola dengan lebih adil dan produktif. Salah satu elemen kunci dari reforma agraria adalah TORA (Tanah Objek Reforma Agraria)," kata Stenly.