Bappeda Maluku Utara Identifikasi 5 Isu Strategis KLHS dan 19 Rekomendasi untuk RPJPD 2025-2045

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar Forum Konsultasi Publik ke-II untuk penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 di Hotel Sahid Bela Ternate pada Senin 22 Juli 2024.

Forum ini melibatkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Malut, instansi vertikal, LSM, media, serta elemen masyarakat lainnya. Hasil dari pertemuan ini adalah identifikasi lima isu strategis dan 19 rekomendasi kebijakan untuk memajukan daerah.

5 Isu Strategis yang Ditetapkan:

1. Terbatasnya Akses Sanitasi, Air Bersih, dan Pemenuhan Pangan dan Gizi
   Tantangan besar yang dihadapi oleh Maluku Utara adalah keterbatasan akses terhadap sanitasi yang layak, air bersih, serta pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang memadai. Isu ini menjadi dasar untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.
2. Belum Optimalnya Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan
   Fasilitas kesehatan dan pendidikan yang tidak merata menjadi kendala utama dalam pemerataan pembangunan sosial di Maluku Utara, terutama di daerah-daerah terpencil.
3. Pencemaran, Kerusakan Lingkungan, dan Dampak Perubahan Iklim
   Kerusakan lingkungan dan pencemaran yang terjadi di Maluku Utara, ditambah dengan dampak perubahan iklim, memperburuk kualitas ekosistem dan kesehatan masyarakat. Isu ini membutuhkan perhatian serius untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.
4. Belum Maksimalnya Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata
   Walaupun Maluku Utara memiliki potensi besar di sektor ekonomi dan pariwisata, pengembangan sektor ini belum maksimal. Dengan perencanaan yang lebih baik, sektor ini dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi.
5. Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Merata antarwilayah
   Ketimpangan dalam tata kelola pemerintahan antara pusat dan daerah menyebabkan ketidakmerataan pembangunan, sehingga pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Maluku Utara menjadi tantangan besar.

19 Rekomendasi Kebijakan yang Dihasilkan:

Forum ini juga menghasilkan 19 rekomendasi yang dibagi dalam empat tahap implementasi, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan:

• Tahap I (Penguatan 2025-2029):
• Tahap II (Akselerasi 2030-2034):
• Tahap III (Ekspansi Global 2035-2039):
• Tahap IV (Perwujudan 2040-2045):

Sekretaris Bappeda Malut, Herifal Naly Thomas, yang mewakili Kepala Bappeda Muhammad Sarmin S. Adam, menyampaikan bahwa hasil Forum Konsultasi Publik ini merupakan tahap akhir dari rangkaian penyusunan KLHS RPJPD Malut 2025-2045. Ia berharap bahwa rekomendasi ini dapat diimplementasikan dengan baik untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di Maluku Utara.

"Konsultasi publik ini adalah langkah penting untuk menyusun kebijakan yang lebih baik. Semua pihak terkait, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, harus bekerja sama untuk mencapainya," kata Naly dalam sambutannya.

Dengan lima isu strategis dan 19 rekomendasi kebijakan ini, diharapkan Maluku Utara dapat mengatasi tantangan pembangunan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih inklusif, merata, dan ramah lingkungan.