Peran Media Jadi Sorotan Diskusi Bersama Ketua DPD Hanura Maluku Utara

"Pemberian izin tambang harus selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat setempat," tegas Jaja.

Menanggapi pendapat tersebut, Basri menegaskan pentingnya memastikan kebebasan pers dalam mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah daerah.

"Pemerintah daerah harus aktif mendorong kemandirian media melalui kolaborasi yang lebih baik," ucap Basri.

Dia juga menyoroti pentingnya transparansi data pendapatan daerah serta upaya mengatasi kemiskinan pasca-tambang.

"Pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan UMKM harus menjadi prioritas dalam program pembangunan yang inklusif dan berkolaborasi," tambahnya.

Diskusi ini diharapkan menjadi langkah awal bagi pemerintah daerah dan masyarakat Maluku Utara untuk berkolaborasi menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi kebebasan pers, pengusaha lokal, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.