Datangi Kantor Bupati, DPRD Pulau Morotai Desak Pemda Realisasikan Tunjangan 2023

Belasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pulau Morotai turut melakukan hal yang sama. Sebelumnya, pada 31 Juli 2024, sejumlah ASN menggeruduk kantor Bupati.

Sekitar pukul 11.15 WIT, belasan anggota DPRD tersebut menuju ruang kerja Bupati. Namun, di depan ruang kerja, mereka berpapasan dengan Penjabat (Pj) Bupati Morotai, Burnawan, yang sedang menuju ruang Sekretaris Daerah (Sekda).

"Saya rapat dulu dengan BUMDes dan PDM," ujar Burnawan kepada anggota DPRD yang hadir.

Pernyataan tersebut tampaknya membuat belasan anggota DPRD kecewa, terlihat dari raut wajah mereka yang tampak marah.

"Bilang Pak Bupati, kami (DPRD) mau bertemu," teriak anggota DPRD Basri Rahaguna kepada Ajudan Bupati.

Tidak lama kemudian, rapat bersama anggota DPRD, Pj Bupati, dan Sekda langsung dilakukan di ruang kerja Pj Bupati Morotai.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Pulau Morotai, Suhari Lohor, mengaku kepada media bahwa pertemuan tersebut terkait dengan tunjangan anggota DPRD tahun 2023 yang belum direalisasi oleh Pemda Morotai.

Baca juga:

---

Satu Dekade, KEK Pulau Morotai Dievaluasi

---

Kunci Golkar! Rusli Sibua Siap Comeback ke Morotai

---

Muhajirin Tantang Semua Kandidat di Pilwako Ternate 2024, PKB Siapkan Poros Baru

---

"Kami datang mempertanyakan tunjangan DPRD tahun 2023, karena ada anggota DPRD yang terpilih dan ada yang tidak, namun hak-hak mereka belum diselesaikan oleh Pemda," akunya.

Ketika ditanya tanggapan Pj Bupati saat rapat, ia mengaku bahwa Pemda meminta waktu untuk mempelajari masalah ini.

"Mereka meminta waktu untuk dilakukan kajian, paling lambat 2 minggu sudah ada kepastian," katanya.

Ia menambahkan, jika tuntutan tidak direalisasi, DPRD secara kelembagaan akan memanggil tim TAPD Pemda Morotai.

"Jika itu pun tidak terjadi, kami akan membahas di internal lembaga dan memanggil TAPD Pemda Morotai bersama Pak Bupati untuk lebih mempertegas," tandasnya.