Akademisi Ungkap Penyebab Terbengkalainya Proyek Wisata Rp 30 Miliar di Morotai

Lemahnya pengelolaan pemerintahan selama masa transisi di bawah penjabat bupati Pulau Morotai, membuat sejumlah aset pariwisata yang telah dibangun menjadi terbengalai.

Hal itu ditegaskan oleh Akademisi Universitas Pasifik Morotai, Parto Sumtaki, yang menyoroti terbengkalainya aset penunjang wisata di Tanjung Amerika dan Pantai Rorasa, Kabupaten Pulau Morotai, Rp 30 miliar.

Setelah mempelajari situasi tersebut, Parto bilang, kegagalan proyek-proyek wisata yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021 di akhir periode kepemimpinam Benny Laos ini disebabkan lemahnya tata kelola dan pengawasan yang memadai selama periode kepemimpinan penjabat bupati, Muhammad Umar Ali, 2021-2023 lalu.

"Masa transisi sering kali diwarnai oleh ketidakstabilan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, terutama ketika penjabat bupati tidak memiliki wewenang penuh atau kurang memahami konteks lokal," ujar Parto kepada Halmaherapost.com 15 Agustus 2024. Akibatnya, proyek yang seharusnya memperkuat sektor pariwisata justru terabaikan.

Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antara dinas terkait dan manajemen proyek yang buruk sebagai faktor utama terbengkalainya fasilitas wisata ini.

Baca juga:

---

Destinasi Wisata Morotai Senilai Rp30 Miliar Kini Hancur Terbengkalai

---

Sah! Danny-Iksan Terima Rekom PKB, Siap Rebut Kembali Kursi Bupati Halmahera Barat

---

Ayah Paskibraka Ternate Meninggal Jelang Pengukuhan, Wali Kota Kirimkan Doa

---

"Ketika terjadi perubahan kepemimpinan, terutama dalam konteks pemerintahan sementara, sering kali ada kesenjangan dalam komunikasi dan koordinasi. Hal ini mengakibatkan proyek-proyek yang telah direncanakan tidak dikelola dengan baik," jelasnya.

Selain itu, ia mencatat bahwa pengabaian terhadap rencana pemeliharaan jangka panjang semakin memperburuk situasi ini.

Dampak dari kegagalan ini tidak hanya dirasakan oleh sektor pariwisata, tetapi juga terhadap ekonomi lokal.

Parto memperingatkan bahwa hilangnya pendapatan dari pariwisata dan berkurangnya kepercayaan wisatawan dapat membawa dampak negatif jangka panjang bagi Pulau Morotai. "Ketika infrastruktur yang dibangun dengan dana besar dibiarkan rusak, itu tidak hanya mencerminkan buruknya pengelolaan, tetapi juga merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari sektor pariwisata," kata Parto.

Ia juga mengkritik lemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas selama masa transisi pemerintahan. "Ketidakjelasan dalam pengelolaan anggaran dan kurangnya pengawasan yang ketat adalah masalah utama yang sering muncul ketika kepemimpinan berada di tangan pejabat sementara," tambahnya.

Ia menekankan bahwa situasi ini memperlihatkan perlunya sistem pengawasan yang lebih kuat, baik dari internal pemerintah maupun partisipasi publik.

Untuk mengatasi masalah ini, Parto merekomendasikan agar pemerintah daerah, terutama selama masa transisi, harus mengadopsi pendekatan yang lebih sistematis dan terkoordinasi dalam pengelolaan proyek-proyek strategis.

"Pemerintah perlu memastikan bahwa meskipun ada perubahan kepemimpinan, program-program yang sudah berjalan tidak terhenti atau terbengkalai. Penguatan manajemen proyek dan pemeliharaan berkelanjutan harus menjadi prioritas, bahkan di tengah ketidakpastian masa transisi," kata Parto.

Ia juga menekankan pentingnya adanya rencana yang jelas dan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan sesuai dengan tujuannya.

"Dengan adanya strategi yang lebih baik, fasilitas wisata yang telah dibangun di Morotai bisa dimanfaatkan secara optimal, memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi daerah, dan menghindari pengulangan kesalahan di masa mendatang," pungkasnya.