Ratusan Mahasiswa Morotai Turun ke Jalan: Soroti RUU Pemilu dan Krisis Air Bersih

Ratusan mahasiswa dari Universitas Pasifik (Unipas) Morotai menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati, pada Senin, 26 Agustus 2024.

Dalam aksi ini, para mahasiswa mengangkat sejumlah isu penting, termasuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, krisis air bersih, dan masalah anggaran pendidikan yang mereka anggap memerlukan perhatian serius.

Para demonstran mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap kinerja pemangku kebijakan yang dinilai tidak memperhatikan kepentingan rakyat.

"Musuh kita bukan polisi, musuh kita bukan Satpol-PP, tetapi musuh kita adalah para pemangku kebijakan yang merugikan rakyat di Indonesia," tegas Ikfan Pina dalam orasinya.

Aksi tersebut disertai dengan spanduk bertuliskan "Stop Rampas Tanah Rakyat di Morotai, Negara Darurat, dan Selamatkan Indonesia," dan dikawal ketat oleh Kapolres Morotai AKBP Bobby Kusuma Ardiansyah beserta puluhan personel kepolisian yang turun langsung untuk mengamankan jalannya demonstrasi.

Koordinator aksi, Saiful Sumai, Dosen Fisipol Unipas, dalam orasinya menegaskan bahwa meskipun mahasiswa di Morotai terlambat merespons penolakan RUU Pilkada yang dibatalkan DPR RI, hal tersebut tidak mengurangi semangat mereka.

"Seruan aksi Uniaps bergerak ini sebenarnya adalah sikap moral civitas akademika Uniaps Morotai terhadap isu-isu nasional akhir-akhir ini yang memprihatinkan. Kami mahasiswa di Pulau Pasifik mengutuk keras pemerintah pusat yang dipimpin Presiden Joko Widodo," ujar Saiful.

Saiful juga menegaskan bahwa jika negara ini dikuasai oleh dinasti atau kelompok keluarga, maka Uniaps di pulau terluar ini akan terus menantang hal tersebut.

"Jika negara ini diatur oleh kelompok tertentu, terutama satu keluarga, maka sikap itu kami tolak dan kami akan bertahan sampai mati," tambahnya.

Meskipun Maluku Utara, khususnya Morotai, sudah terlambat dalam merespons isu ini, Saiful menilai bahwa hal tersebut bukan alasan untuk tidak menyampaikan tuntutan mereka.

"Gerakan ini sebenarnya sudah terlambat. Isu ini sudah dibahas satu minggu yang lalu di Jawa, di mana kampus-kampus sudah bergerak untuk memastikan demokrasi tetap baik. Namun, keadaan ternyata masih amburadul akibat kekuasaan oligarki Jokowi," cetusnya.

Selain isu nasional, Unipas Morotai juga menyoroti berbagai masalah lokal dalam aksi ini.

"Tuntutan kami hari ini meliputi: Morotai dalam keadaan darurat kebijakan politik, mempercepat pengembalian akhir studi, menyelesaikan masalah air bersih, KPK segera menyelesaikan kasus korupsi di Morotai, menangkap mafia BBM di Morotai, menolak tambang di Morotai, mengadili pelaku kekerasan seksual dan pelanggaran HAM, menghentikan perampasan tanah rakyat di Morotai, serta menghentikan pengambilan pasir laut di Morotai," papar Saiful.