Ketua Bawaslu Halmahera Utara: Proses Pungut Hitung Pilkada Berjalan Lancar

Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, Ahmad Idris, memastikan proses pungut hitung dalam Pilkada Serentak berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

“Dari pantauan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), nyaris tidak ada masalah di TPS. Hingga hari ini, belum ada laporan terkait tahapan pemungutan dan perhitungan suara,” ujar Ahmad kepada Halmaherapost pada Kamis, 30 November 2024.

Ahmad menjelaskan bahwa proses pungut hitung di 348 TPS yang tersebar di 17 kecamatan berlangsung normal.

“Semua terpantau normal oleh PTPS yang kami tempatkan di seluruh TPS. Masalah umum terkait penggunaan hak pilih, terutama pemilih pemula yang menggunakan KTP atau identitas lainnya, sudah ditindaklanjuti berdasarkan juknis terbaru dari KPU. Dengan langkah ini, potensi kendala berhasil diminimalkan,” katanya.

Meski demikian, Ahmad menyebut adanya satu dugaan pelanggaran di TPS 2 Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, berupa pencoblosan ganda yang dilakukan oleh satu orang.

“Saat ini, temuan tersebut sedang dalam proses penanganan dan akan ditindaklanjuti sesuai aturan,” jelasnya.

Ahmad juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Bawaslu belum menerima laporan kendala dari tingkat desa maupun kecamatan lainnya.

“Hal ini mengonfirmasi bahwa proses pungut secara umum sudah berjalan sesuai harapan. Situasi ini sangat berbeda dibandingkan dengan pilkada-pilkada sebelumnya,” tambahnya.

Pernyataan Ahmad diperkuat oleh hasil pemantauan langsung yang dilakukan oleh tim pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara di bawah koordinasi Kordiv Hukum, Ardian Naleng, bersama Kabag Pengawasan, Jhon, Kabag Humas, Dandy, dan sejumlah wartawan.

Selama tiga hari, mereka melakukan pengawasan di sejumlah TPS yang dijadikan sampel, seperti TPS 1 Desa Tetewang, TPS 1 Desa Makaeling, TPS 1 Desa Balisosang, TPS 4 Desa Wari, TPS 1 Desa Popilo Utara, serta seluruh TPS di Kecamatan Tobelo Tengah.

Di sisi lain, Ahmad menambahkan bahwa selama proses pungut hitung berlangsung, pihaknya terus berkoordinasi dengan KPU untuk mencegah potensi kendala yang dapat memicu pelanggaran di tingkat TPS.

“Alhamdulillah, ini adalah bukti kerja sama dan kedewasaan berdemokrasi yang harus kita jaga bersama. Oleh karena itu, mari bersama-sama menjaga kelancaran proses pleno agar stabilitas dan keamanan tetap terjaga,” tutup Ahmad.