Rakor UKPBJ, Pj Gubernur Maluku Utara Tekankan Peningkatan Kualitas

Penjabat Gubernur Maluku Utara, Drs. H. Samsuddin Abdul Kadir, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Bela Hotel, Senin 2 Desember 2024.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Malut ini mengusung tema “Peningkatan Kompetensi PBJ dan Penguatan Kelembagaan UKPBJ Menuju Indonesia Emas”.

Dalam sambutannya, Samsuddin Abdul Kadir menegaskan pentingnya pengadaan barang dan jasa dalam mendukung pembangunan di Maluku Utara. Ia menyatakan bahwa proses pengadaan harus berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, dan efisien.

“Pengadaan barang dan jasa sangat penting dan strategis. Perbaikan secara terus-menerus dalam prosesnya adalah keharusan agar mendukung pembangunan yang lebih baik,” ujar Samsuddin.

Ia juga meminta para narasumber memberikan materi yang komprehensif kepada aparatur UKPBJ dan perangkat daerah lainnya. Selain itu, Samsuddin berharap peserta dapat mengikuti kegiatan dengan serius.

“Saya menitipkan pesan kepada narasumber agar memberikan penyegaran terkait pengadaan barang/jasa. Kepada peserta, manfaatkan kegiatan ini untuk meningkatkan kompetensi SDM dan memperkuat kelembagaan UKPBJ,” tambahnya.

Samsuddin berharap kegiatan ini dapat memperkuat kolaborasi antar UKPBJ untuk meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa di Maluku Utara. Ia juga menekankan pentingnya berbagi pengalaman dan inovasi untuk menghadirkan pengadaan yang lebih baik.

“Dengan identifikasi kendala dan diskusi yang mendalam, saya yakin kita bisa menemukan solusi efektif untuk menghadapi tantangan ke depan,” pungkasnya.

Plt Kepala BPBJ Malut, Abdul Farid Hasan, menjelaskan bahwa rakor ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa, mendorong perubahan paradigma, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi UKPBJ.

“Kami berharap rakor ini menjadi ajang untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa depan,” kata Farid.

Rakor ini menghadirkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi, dan Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara. Salah satu poin penting dalam rakor adalah pemberian penghargaan kepada 10 kabupaten/kota dan organisasi perangkat daerah (OPD) di Maluku Utara atas pencapaian kinerja pengadaan yang transparan, efisien, dan inovatif.