Gaji Belum Dibayar, Ratusan PPPK Morotai Nekat Boikot Kantor BPKAD

Ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, menggelar aksi protes di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada Senin, 16 Desember 2024.

Aksi tersebut dipicu oleh keterlambatan pembayaran gaji untuk bulan Mei dan Desember 2024, yang hingga saat ini belum juga diterima oleh para pegawai.

Pantauan Halmaherapost.com, awalnya ratusan PPPK berupaya menerobos barikade yang dibuat oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) di lobi kantor Bupati Pulau Morotai. Setelah itu, mereka menuju kantor BPKAD untuk menyampaikan tuntutan mereka.

Sesampainya di kantor BPKAD, para PPPK meminta pegawai yang berada di dalam gedung untuk meninggalkan ruangan. Mereka kemudian memblokir akses ke kantor sebagai bentuk protes atas keterlambatan pembayaran gaji.

Perwakilan PPPK mengungkapkan bahwa keterlambatan pembayaran gaji bulan Mei menimbulkan tanda tanya besar.

“Slip gaji dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk bulan Mei sebenarnya sudah diterbitkan, tetapi anggarannya tidak pernah masuk ke rekening kami,” ujar salah satu PPPK.

Kondisi ini, ditambah dengan belum dibayarkannya gaji bulan Desember, membuat para pegawai merasa kecewa dan marah. Mereka menuntut kejelasan terkait pembayaran gaji yang tertunda.

Menurut informasi yang dihimpun, gaji untuk periode Juni hingga Oktober telah dibayarkan dengan lancar. Namun, gaji bulan Mei, yang seharusnya diterima lebih awal, justru terlewat hingga akhir tahun.

Aksi protes ini menuntut kejelasan dari pihak BPKAD terkait keterlambatan pembayaran gaji dua bulan terakhir.

Sementara Kepala BPKAD Pulau Morotai, Suriani Antarani, tidak berada di tempat saat ratusan PPPK memboikot kantor BPKAD.

"Ibu Kepala BPKAD tidak ada di tempat, beliau sedang keluar," ucap salah satu staf BPKAD.