Pemda Morotai Ungkap Cara Cerdas Atasi Krisis Keuangan Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Morotai melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menegaskan komitmennya dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah guna menjaga kesehatan kas yang lebih prudent.

Kabag Humas Setda Morotai, Ailan Gorahe, dalam rilisnya mengatakan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan setiap alokasi anggaran digunakan secara efektif dan efisien. Pemerintah Daerah memprioritaskan program dan kegiatan yang bersifat mendesak serta berdampak langsung bagi masyarakat.

“Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran digunakan secara efektif dan efisien, dengan memprioritaskan program serta kegiatan yang bersifat mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ungkap Ailan.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dalam dua bulan terakhir, Pemerintah Daerah telah mencairkan anggaran belanja modal sebesar Rp9.691.457.056.

Ailan juga mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja sama dalam menerapkan disiplin anggaran dan memastikan realisasi belanja yang lebih terkendali.

"Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Morotai tetap stabil dan pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana prioritas yang telah ditetapkan, sejalan dengan visi dan misi pemerintahan," tambahnya.

Plt. Kepala BPKAD Pulau Morotai, Adhar Andi Sunding, juga menanggapi realisasi anggaran tersebut. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam mengatur arus kas daerah. Menurutnya, kebijakan pengelolaan keuangan harus mempertimbangkan program-program yang akan dijalankan oleh pemerintahan definitif agar tetap sejalan dengan prinsip efisiensi dan transparansi.

"Pembenahan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Kepemimpinan yang baru berkomitmen menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan kas daerah, menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Hal ini menjadi krusial mengingat besarnya rancangan defisit anggaran yang dihadapi," jelas Adhar Andi Sunding.

Sebagai langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan fiskal daerah, Pemerintah Daerah akan menerapkan beberapa kebijakan utama, antara lain:

Meningkatkan Efisiensi Belanja Daerah

Pemerintah akan menyusun kembali skala prioritas belanja dengan memastikan anggaran dialokasikan untuk program yang benar-benar dibutuhkan, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah akan memperkuat kebijakan peningkatan penerimaan daerah, termasuk optimalisasi pajak dan retribusi daerah serta menekan potensi kebocoran pendapatan.

Pengetatan Pengawasan dan Pengendalian Anggaran

Setiap pengeluaran akan diawasi ketat untuk memastikan tidak ada pemborosan, dengan setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki manfaat maksimal.

Menerapkan Manajemen Kas yang Lebih Prudent

Pengaturan arus kas akan dilakukan dengan lebih ketat untuk menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, sehingga program-program prioritas tetap dapat berjalan tanpa kendala.

Dengan kebijakan-kebijakan ini, Pemerintah Daerah Morotai berharap dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan serta memastikan keberlanjutan pembangunan yang selaras dengan visi dan misi pemerintahan.