GMKI Desak Gubernur Maluku Utara Segera Perbaiki Sektor Pertambangan yang Rentan KKN

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Wilayah XV Maluku Utara mengungkapkan keprihatinan mereka terkait sektor pertambangan di provinsi tersebut, yang dinilai rentan terhadap praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Koordinator Wilayah XV GMKI Malut, Fandi Salasa, organisasi ini mendesak Gubernur Maluku Utara, Ibu Sherly Tjoanda Laos, untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi masalah tersebut.

Fandi mengingatkan bahwa sektor pertambangan telah menjadi salah satu penyumbang utama perekonomian Maluku Utara, tetapi juga memiliki potensi besar untuk disalahgunakan. Kasus-kasus korupsi di sektor ini, termasuk suap terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP), telah mencoreng nama baik daerah tersebut dan merugikan masyarakat.

"Pengalaman buruk sebelumnya terkait korupsi, termasuk praktik suap dalam perizinan IUP, harus menjadi pelajaran berharga. Kasus-kasus seperti ini melibatkan sejumlah politikus dan pengusaha, yang tentunya berdampak buruk pada integritas pemerintah daerah. Oleh karena itu, kami mengingatkan Ibu Gubernur untuk lebih bijaksana dalam mengelola sektor ini agar tidak merugikan masyarakat dan daerah," ujar Fandi.

Selain itu, GMKI juga menyoroti pentingnya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang transparan dan berbasis pada analisis yang matang. Fandi menegaskan bahwa RPJMD harus disusun dengan melibatkan masyarakat dan menggunakan pendekatan yang lebih terbuka untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan dapat dipertanggungjawabkan.

"Dokumen RPJMD merupakan peta pemandu bagi arah pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunannya harus dilakukan dengan analisis yang mendalam dan berdasarkan data yang akurat. Kami juga menyarankan agar dokumen tersebut dibandingkan dengan RPJMD provinsi lain yang sudah lebih maju, atau menggunakan analisis SWOT, agar lebih komprehensif," tambahnya.

Fandi juga mengungkapkan harapannya agar kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda Laos membawa perubahan signifikan, terutama dalam pemerataan pembangunan infrastruktur antar kabupaten/kota, pengembangan ekonomi makro, serta implementasi kebijakan nasional yang lebih efektif di tingkat provinsi.

"Pemerataan pembangunan antar kabupaten/kota sangat penting agar tidak ada daerah yang tertinggal. Selain itu, pengembangan ekonomi berbasis sektor unggulan harus ditingkatkan. Kami juga berharap agar Gubernur dapat memperhatikan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kurang maksimal, terutama yang memiliki rekam jejak buruk," ujar Fandi.

GMKI menekankan bahwa masalah yang dihadapi oleh Maluku Utara saat ini memerlukan perhatian segera.

"Kami mengingatkan Gubernur untuk bertindak cepat dalam menyelesaikan masalah sektor pertambangan dan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, guna memastikan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara di masa depan," pungkasnya.