Tauhid-Nasri Siap Wujudkan Ternate Andalan Jilid II

Wali Kota M. Tauhid Soleman, bersama Wakil Wali Kota Nasri Abubakar, menyampaikan pidato perdana mereka terkait dengan program Ternate Andalan Jilid II dalam rapat paripurna di gedung DPRD, pada Selasa, 4 Maret 2025.

Tauhid mengungkapkan tekadnya untuk mewujudkan visi Kota Ternate yang Mandiri dan Berkeadilan.

"Mulai hari ini, kami bertekad untuk mewujudkan Visi Kota Ternate yang Mandiri dan Berkeadilan, atau Ternate Andalan Jilid II," ujar Tauhid.

Dalam pidatonya, Tauhid menyampaikan 5 poin utama yang akan menjadi fokus dalam 100 hari kerja pemerintahan, yang mencakup:

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Profesionalitas ASN
2. Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (termasuk Pendidikan, Kesehatan, Pengelolaan Sampah, dan Air Bersih)
4. Pengendalian Inflasi dan Ketersediaan Pangan
5. Pengembangan UMKM, IKM, dan Ekonomi Kreatif

Tauhid menekankan pentingnya peningkatan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif.

“Peningkatan tata kelola pemerintahan dan profesionalitas ASN harus dilakukan secara simultan agar pemerintahan dapat melayani masyarakat dengan baik,” tambahnya.

Sementara itu, Fraksi Demokrat di DPRD Kota Ternate memberikan dukungan penuh terhadap program 100 hari kerja pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terutama terkait dengan pengelolaan PAD.

Junaidi A. Bahrudin, anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, mengungkapkan bahwa masalah PAD di Kota Ternate sudah menjadi isu mendasar yang harus segera diselesaikan.

"Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola PAD harus segera berbenah dan mengatasi masalah yang ada," ujar Junaidi.

Ia menambahkan bahwa program 100 hari kerja ini bisa menjadi momentum bagi Wali Kota untuk mengevaluasi kinerja jajarannya.

"Jika OPD tidak bisa mengelola PAD dengan baik, maka wajar bagi Wali Kota untuk melakukan rotasi atau rolling pada jajaran OPD," lanjutnya.

Junaidi juga menekankan bahwa jika masalah PAD terus berlarut-larut, tindakan tegas harus diambil untuk membersihkan sistem yang ada.

"Jika masalah ini semakin akut, harus ada perbaikan besar dalam tata kelola PAD di Kota Ternate," tegasnya.