Sherly Tegaskan Tak Ada Jual Beli Jabatan dan Proyek di Maluku Utara

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menegaskan bahwa selama masa kepemimpinannya, ia tidak memberikan kewenangan kepada siapapun—baik itu keluarga, teman, maupun orang dekat—untuk menentukan jabatan atau proyek.

Fokus utamanya adalah bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan memperkaya diri atau orang lain.

"Saya tidak memberikan kewenangan kepada siapapun, saudara saya, teman saya, orang dekat saya. Saya tidak memberikan kewenangan kepada siapapun untuk membawa nama saya, untuk menjual jabatan, menjual proyek. Saya tidak butuh tambahan nilai ekonomi dari saudara-saudara, teman kerja saya 5 tahun ke depan," ucap Sherly saat memimpin rapat bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe dan pimpinan OPD.

Ia menjelaskan bahwa dirinya hanya mengharapkan kerja keras dari pimpinan OPD maupun ASN yang ada agar bekerja untuk kepentingan rakyat.

"Saya hanya mengharapkan kita diberikan amanah oleh rakyat, digaji oleh rakyat untuk bisa meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mereka," katanya.

Menurutnya, selama mengikuti retreat di Akmil Magelang, ia mendapat paparan dari para menteri dan arahan langsung dari Wakil Presiden serta Presiden. Pesan yang diterima adalah bahwa sebagai pemimpin dan ASN, seyogyanya kita melayani rakyat.

"Maka tugas kita adalah melayani rakyat. Oleh karena itu, kita dibayar oleh negara untuk memastikan semua pelayanan dasar diberikan dengan baik, cepat, tepat, profesional, dan responsif. Untuk itu, kita harus bekerja dengan baik dan menggunakan anggaran seefektif mungkin," ujarnya.

Sherly menambahkan bahwa dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025, efisiensi diharapkan oleh Presiden, dan perlu dicatat bahwa yang terjadi bukan pemotongan anggaran, tetapi relokasi anggaran.

"Ya, ada pemotongan, saya lihat ada dokumen yang menunjukkan pemotongan Rp160 Miliar, tetapi itu sebenarnya adalah relokasi anggaran yang akan dikembalikan dalam bentuk makanan bergizi. Maluku Utara kemarin dalam diskusi bersama Badan Gizi Nasional menerima manfaat sebesar Rp2 Triliun. Selain itu, kita juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, dan peningkatan sarana fasilitas pendidikan serta kesehatan," katanya.

Ia menegaskan, bahwa ini bukanlah pemotongan anggaran, melainkan relokasi anggaran. Sehingga biaya yang tadinya efisien, seperti perjalanan dinas, rapat, dan diskusi, dialihkan untuk peningkatan sarana dan prasarana.

"Visi dan tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, tugas kita adalah berada di sini, berkumpul di sini. Saya dipilih oleh rakyat, digaji oleh rakyat, dan tugas saya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Oleh karena itu, bapak ibu tidak perlu menyetor ke saya untuk mempertahankan jabatan masing-masing. Jabatan masing-masing dipertahankan dengan kinerja bapak ibu ke depan," tandasnya.