Rencana Besar Pemkot Ternate untuk Pembangunan 2026, Ini Detailnya

Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate menggelar Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Acara yang berlangsung di Royal Resto pada Rabu, 19 Maret 2025, bertujuan untuk menetapkan program prioritas pembangunan daerah dan menyempurnakan rancangan RKPD guna mendukung pembangunan yang lebih efektif di masa depan.

Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, dalam sambutannya menegaskan pentingnya Musrenbang sebagai agenda tahunan yang memiliki makna strategis dalam menentukan arah pembangunan Kota Ternate.

Ia menekankan bahwa pelaksanaan Musrenbang harus bersifat partisipatif, akuntabel, dan transparan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

"Pelaksanaan Musrenbang harus bersifat partisipatif, akuntabel, dan transparan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan," ujar Tauhid.

Penyusunan RKPD Kota Ternate untuk tahun 2026 mengangkat tema utama peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Batang Dua, Hiri, dan Moti (BAHIM), kemudahan akses energi bagi masyarakat di tiga wilayah tersebut, serta optimalisasi perlindungan bagi pekerja rentan.

Menurut Tauhid, forum ini menjadi wadah untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah strategis guna menangani program prioritas pembangunan. Ia juga menekankan pentingnya integrasi antara usulan rencana pembangunan kecamatan dengan prioritas pembangunan Kota Ternate.

"Setiap kebijakan yang telah dirumuskan merupakan saripati dari berbagai aspirasi masyarakat dan isu-isu aktual perkotaan. Kita harus memastikan bahwa setiap program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," tegasnya.

Tauhid juga mengingatkan bahwa penyusunan RKPD 2026 merupakan bagian dari perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Ternate untuk periode 2025-2029. Oleh karena itu, seluruh pimpinan perangkat daerah, camat, dan delegasi diminta untuk fokus dalam menyusun kebijakan yang terukur dan terarah.

Sebagai bentuk komitmennya, Wali Kota Ternate memastikan akan mengawal setiap tahapan Musrenbang, mulai dari tingkat kelurahan hingga pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Ini adalah bentuk komitmen saya untuk memperjuangkan hak-hak warga,” tandasnya.