Pasien Kritis Terlantar, Keluarga Keluhkan Buruknya Pelayanan RSUD Labuha, Halmahera Selatan

RSUD Labuha, Halmahera Selatan kembali menjadi sorotan setelah keluarga pasien berinisial RI mengeluhkan buruknya pelayanan rumah sakit, khususnya terkait keterlambatan pemeriksaan CT-Scan yang berdampak serius pada penanganan pasien.

RI, korban kecelakaan lalu lintas dengan benturan keras di kepala, dilarikan ke RSUD Labuha pada Kamis malam. Menurut pihak keluarga, sejak saat itu pasien belum juga mendapatkan pemeriksaan CT-Scan, padahal kondisinya menunjukkan gejala cedera otak berat.

"Pasien hanya diberi penanganan awal. Pemeriksaan CT-Scan sangat dibutuhkan, tapi katanya alat tidak bisa digunakan," ungkap salah satu anggota keluarga.

Pemeriksaan yang seharusnya segera dilakukan itu baru bisa didapatkan dua hari kemudian setelah pasien dirujuk ke RSUD Chasan Boesoirie di Ternate, Maluku Utara.

Petugas klinik bedah RSUD Labuha, yang hanya disebut berinisial M, mengonfirmasi bahwa alat CT-Scan sebenarnya tersedia di rumah sakit. Namun, alat tersebut tidak dapat dioperasikan akibat daya listrik yang tidak stabil.

“Alat CT-Scan ada, tapi daya listrik tidak mencukupi untuk mengoperasikannya,” ujar M saat ditemui wartawan pada Sabtu, 7 Mei 2025.

Situasi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai kesiapan fasilitas di rumah sakit rujukan tingkat kabupaten dalam menangani pasien gawat darurat.

Seorang sumber internal rumah sakit menyebut bahwa permasalahan ini sudah berlangsung lama dan berkaitan langsung dengan buruknya manajemen serta pengelolaan anggaran.

“Setiap tahun anggaran rumah sakit cukup besar, tapi tidak ada komitmen serius untuk memperbaiki fasilitas. Masalah listrik saja tidak pernah diselesaikan,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa banyak dana digunakan tanpa hasil nyata, sementara kebutuhan mendesak seperti perawatan alat medis dan stabilisasi listrik terus diabaikan.

Keluarga pasien menilai situasi ini sebagai bentuk kelalaian serius pihak rumah sakit. Mereka mendesak pimpinan RSUD, khususnya Direktur dr. Titin, untuk bertanggung jawab atas buruknya pelayanan yang nyaris membahayakan nyawa pasien.

“Ini bukan soal alat rusak atau teknis saja, tapi soal nyawa manusia. Kami minta pemerintah daerah turun tangan,” tegas salah satu anggota keluarga RI.

Sayangnya, hingga berita ini ditulis, dr. Titin belum memberikan tanggapan meski sudah dihubungi melalui WhatsApp.

Sementara itu, Sekretaris RSUD Labuha, Laode Emi, justru memberikan pernyataan berbeda. Ia mengklaim bahwa rumah sakit saat ini tidak memiliki alat CT-Scan sama sekali.

“Memang pernah ada, tapi rusak karena daya listrik PLN yang tidak stabil. Sekarang sudah tidak ada lagi. Rencananya pengadaan baru akan diajukan ke Kementerian Kesehatan tahun 2026,” ujar Laode.

Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan informasi sebelumnya dari petugas klinik, yang menyatakan alat masih ada tapi tidak bisa dioperasikan. Ketidaksinkronan ini menambah kebingungan dan menimbulkan dugaan buruknya koordinasi internal serta minimnya transparansi informasi di tubuh manajemen rumah sakit.

Kasus ini menjadi gambaran krisis tata kelola serius di RSUD Labuha. Minimnya perencanaan, lemahnya pengawasan, serta ketidakjelasan penggunaan anggaran menjadikan rumah sakit ini tidak siap menangani kasus medis kritis.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran lebih luas tentang kondisi layanan kesehatan di wilayah terpencil seperti Halmahera Selatan, di mana masyarakat sangat bergantung pada fasilitas publik yang terbatas.

Masyarakat dan keluarga pasien kini mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen RSUD Labuha.

“Pemerintah tidak boleh tinggal diam. Dana yang besar harus benar-benar dipakai untuk memperbaiki layanan. Jangan sampai ada korban lagi karena kelalaian fasilitas,” tegas warga.

Pemerintah daerah diminta memastikan pengelolaan rumah sakit berjalan transparan, akuntabel, dan profesional, agar setiap pasien—terutama yang dalam kondisi kritis—mendapatkan penanganan cepat dan layak.