Warga Halmahera Selatan Minta Bupati Copot Kades Terlibat VCS

Warga Desa Busua, Kecamatan Kayoa Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, menggelar aksi protes di depan Kantor Bupati pada Senin, 28 Juli 2025.

Mereka menuntut pencopotan Kepala Desa Busua yang diduga kuat terlibat dalam skandal video call seks (VCS) yang tengah viral di media sosial.

“Pemimpin desa seharusnya menjadi panutan, namun yang terjadi justru sebaliknya,” tegas seorang aktivis pemuda Busua saat menyuarakan kekecewaannya terhadap kasus tersebut.

Aksi massa ini juga diikuti oleh sejumlah forum pemuda dan kelompok masyarakat yang menilai skandal tersebut telah mencoreng nama baik pemerintahan desa dan mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan desa.

Dalam orasinya, warga menuntut agar aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan, segera mengambil langkah tegas dan adil dalam menangani kasus ini. Mereka menegaskan bahwa kasus tersebut bukan semata persoalan pribadi, tetapi merupakan cerminan krisis moral dan integritas dalam tata kelola pemerintahan Desa Busua.

Massa aksi juga menyayangkan sikap Bupati Halmahera Selatan yang dinilai menutup mata terhadap dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa.

“Jika pembiaran seperti ini terus berlanjut, seolah-olah pemerintah melegalkan praktik prostitusi terselubung oleh kepala desa,” ucap salah seorang orator dengan nada geram.

Selain itu, desakan juga ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan. Kedua lembaga tersebut dianggap gagal menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap aparatur desa, termasuk dalam menangani dugaan penyimpangan moral dan keuangan yang pernah dilaporkan oleh masyarakat.

“Hingga kini, tidak ada audit menyeluruh, evaluasi kinerja, maupun tindakan nyata yang diambil. Ini bentuk kelalaian institusional yang tidak bisa dibiarkan,” ujar salah satu perwakilan forum warga.

Koordinator Lapangan aksi, M. Zidan Andi, menyampaikan empat tuntutan utama, di antaranya: Pengusutan tuntas kasus VCS secara terbuka, adil, dan tanpa diskriminasi hukum; Penangkapan dan proses hukum terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban yang tertekan secara struktural, serta penyebar konten asusila; Pertanggungjawaban institusional dari DPMD dan Inspektorat atas lambannya penanganan kasus ini; serta Audit menyeluruh atas penggunaan Dana Desa Busua selama masa jabatan Kepala Desa saat ini.

Masyarakat berharap agar skandal ini menjadi momentum pembenahan serius dalam tata kelola pemerintahan desa serta peningkatan integritas para pejabat publik di Halmahera Selatan.