Kepala Disperkim Ungkap Progres dan Strategi Program RTLH di Maluku Utara

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi Maluku Utara, Musrifa Alhadar, mengungkapkan progres sekaligus strategi pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2025 yang kini mulai direalisasikan di sejumlah daerah, termasuk Kota Ternate.

Menurut Musrifa, total rumah yang menjadi sasaran program RTLH di Maluku Utara mencapai 700 unit. Anggaran program ini bersumber dari APBD Provinsi Maluku Utara tahun 2025, dengan nilai mencapai Rp19,850 miliar. Dana tersebut mencakup biaya bahan bangunan dan upah tukang, sebagai bagian dari pendekatan stimulan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat penerima manfaat.

"Alhamdulillah, progres program RTLH sudah mulai terlihat, khususnya di Ternate. Dari total 40 rumah di sana, ada yang sudah mulai renovasi, pembangunan dapur sehat, bahkan ada yang bangun baru. Sebagian sudah mendekati tahap penyelesaian,” ujar Musrifa.

Ia menambahkan bahwa renovasi menjadi kategori yang paling cepat selesai, sementara pembangunan rumah baru memerlukan waktu lebih panjang. Selain Ternate, tiga kabupaten tercatat sebagai penerima manfaat terbanyak, yakni Halmahera Barat, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur.

Untuk Pulau Morotai, tahun ini belum mendapat alokasi karena selama masa kepemimpinan Bupati Benny Laos, telah dibangun sekitar 12 hingga 13 ribu unit rumah. Hal ini menjadi dasar untuk memfokuskan program RTLH pada daerah lain guna pemerataan.

Strategi pelaksanaan program RTLH, menurut Musrifa, melibatkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang direkrut dari kalangan non-ASN dan memiliki keahlian teknis di bidang konstruksi.

“Mereka kami tugaskan untuk mengawal langsung proses pembangunan, mulai dari tahap awal hingga selesai, agar kualitas dan transparansi tetap terjaga,” jelasnya.

Skema pembiayaan RTLH disusun dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut: Dapur sehat: Rp25 juta per unit, Rehabilitasi rumah: Rp30 juta per unit, Pembangunan rumah baru: Rp50 juta per unit.

Semua anggaran tersebut sudah termasuk upah tukang, sehingga penerima manfaat tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan. Namun, karena sifatnya stimulan, masyarakat tetap diharapkan ikut berpartisipasi aktif agar progres pembangunan lebih cepat dan tepat sasaran.

“Kami optimis target 700 rumah bisa tercapai sesuai waktu, karena selain anggaran sudah siap, sistem pengawasan juga terus diperkuat,” tutup Musrifa.