Gubernur Sherly Perjuangkan Infrastruktur Pertanian Maluku Utara ke Pusat

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, mengusulkan sejumlah program prioritas kepada pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan sektor pertanian di wilayahnya.

Usulan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Yudhoyono, dan Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman, di Jakarta, Kamis, 2 Oktober 2025.

Sherly hadir dalam pertemuan ini bersama para bupati dari Halmahera Selatan, Halmahera Utara, dan Pulau Morotai. Mereka membawa usulan bersama yang mencerminkan kebutuhan mendesak di tingkat daerah.

Program strategis yang diusulkan antara lain pembangunan jalan tani dan jembatan desa, pelabuhan internasional, serta kolaborasi lintas sektor. Menurut Sherly, ketiganya merupakan fondasi penting dalam mendukung hilirisasi pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.

“Kesejahteraan petani hanya bisa tercapai jika jalan tani dibangun dan terhubung dengan industri. Setiap jalan yang terbangun adalah janji: tidak ada desa yang tertinggal, dan setiap tetes keringat petani harus punya akses menuju nilai tukar yang lebih adil,” kata Sherly.

Sherly menilai infrastruktur dasar seperti jalan tani dan jembatan desa sangat dibutuhkan agar hasil panen tidak terhenti di kebun, melainkan dapat didistribusikan ke pusat pengolahan dan industri.

Jalur distribusi yang memadai, lanjutnya, akan mempercepat pergerakan komoditas unggulan Maluku Utara seperti kelapa, cengkeh, dan pala ke pasar lokal maupun nasional.

Selain itu, Sherly mengusulkan pembangunan pelabuhan internasional untuk menunjang ekspor produk pertanian. Pelabuhan ini dirancang agar Maluku Utara terhubung langsung dengan pasar global.

“Pelabuhan ini akan menjadi jalur penting untuk ekspor produk turunan kelapa seperti coconut milk (santan kelapa), desiccated coconut (kelapa parut kering), arang, dan cocopeat (sabut kelapa olahan), sehingga petani bisa memperoleh nilai tambah dari hasil kebun mereka,” jelas Sherly.

Dalam pertemuan tersebut, Sherly juga mendorong terwujudnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta dalam membangun ekosistem hilirisasi pertanian yang berkelanjutan.

“Kita tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada dukungan dari banyak pihak agar hasil pertanian kita bisa naik kelas,” ujarnya.

Sherly mengapresiasi tanggapan positif dari pemerintah pusat, khususnya dari Menko Agus Yudhoyono dan Menteri Iftitah Sulaiman. Menurutnya, dukungan tersebut memberikan semangat baru bagi daerah untuk mempercepat pembangunan berbasis desa.

“Arahan Menko dan Menteri membuat kami lebih terdorong untuk bekerja secara kreatif, adaptif, dan kolaboratif. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang keadilan ekonomi bagi petani,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Sherly menyebut kelapa sebagai “emas hijau” Maluku Utara yang memiliki potensi besar jika dikelola secara terpadu. Sayangnya, sebagian besar hasil kelapa saat ini masih dijual dalam bentuk mentah, sehingga nilai tambah belum dinikmati oleh petani.

Dengan dukungan infrastruktur dan kolaborasi lintas sektor, ia optimistis petani di Maluku Utara akan semakin sejahtera dan berdaya saing.

“Setiap jalan tani yang dibangun adalah bukti bahwa negara hadir di tengah desa. Dan setiap pelabuhan yang dibuka adalah pintu masa depan bagi hasil kebun rakyat,” pungkasnya.