Pemerintah

TKD Dipangkas, Gubernur Sherly dan Kepala Daerah Maluku Utara Cari Solusi Strategis

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos bersama para kepala daerah Maluku Utara bertemu dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta. Foto: Ist

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, bersama para kepala daerah di wilayahnya, bergerak cepat merespons penurunan signifikan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026.

Langkah strategis dilakukan melalui audiensi langsung dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba, Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua, dan Wali Kota Ternate H. M. Tauhid Soleman. Audiensi dilakukan guna mencari solusi konkret dan menyusun strategi fiskal yang adaptif terhadap tekanan anggaran ke depan.

“Kami datang bukan untuk mengeluh soal angka, tetapi untuk mencari jalan keluar bersama,” tegas Gubernur Sherly melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Senin, 6 Oktober 2025.

Penurunan TKD Maluku Utara tahun 2026 diproyeksikan mencapai hampir Rp6 triliun atau sekitar 50 persen dibandingkan alokasi tahun sebelumnya. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan program-program pembangunan daerah.

Sherly menjelaskan, meskipun transfer pusat ke daerah berkurang, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan menyatakan bahwa sejumlah program nasional berbasis daerah akan diperluas. Artinya, pola kerja sama pusat-daerah harus disesuaikan agar lebih efektif dan kolaboratif.

“Bukan dananya yang hilang, tetapi pola kerja sama yang berubah. Kita harus lebih adaptif dan kolaboratif,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah mendorong Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk segera melakukan simulasi fiskal. Tujuannya adalah menghitung dampak pemangkasan TKD secara menyeluruh serta menyesuaikan rencana anggaran 2026 agar tetap realistis dan berpihak kepada rakyat.

Gubernur Sherly menekankan bahwa tantangan fiskal harus dijadikan peluang untuk memperkuat inovasi kebijakan dan efisiensi belanja.

“Yang kita butuhkan sekarang adalah memperkuat koordinasi, menajamkan perencanaan, dan memperluas ruang kreatif agar daerah tetap mampu melayani rakyat secara efisien dan bermartabat,” ungkapnya.

Ia mengakhiri pernyataannya dengan optimisme bahwa Maluku Utara akan terus bergerak maju.

“Tujuan akhir kita bukan sekadar angka di neraca, melainkan kesejahteraan nyata yang dirasakan masyarakat — di jalan, jembatan, fasilitas publik, dan rumah-rumah warga,” pungkasnya.

Penulis: Qal
Editor: Ramlan Harun

Baca Juga