Gubernur Sherly Paparkan Capaian Kinerja pada HUT ke-26 Provinsi Maluku Utara

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, kembali menyampaikan capaian kinerja yang signifikan selama delapan bulan kepemimpinannya.

Berbagai pencapaian tersebut ia paparkan dalam rapat paripurna peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Provinsi Maluku Utara, Minggu 12 Oktober 2025, di ruang Paripurna DPRD Malut yang dipimpin Ketua DPRD, Ikbal Ruray.

Dalam pidatonya, Gubernur Sherly menyampaikan penghargaan kepada para tokoh pemekaran dan pendiri Provinsi Maluku Utara.

“Atas nama Pemerintah Provinsi, saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pejuang, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Karena dengan ketulusan mereka, lahirlah Provinsi Maluku Utara. Tanpa fondasi perjuangan itu, kita tidak akan pernah sampai di tujuan,” ujar Sherly.

Sudah 26 tahun berlalu, kata Sherly, tugas generasi hari ini adalah melanjutkan perjuangan tersebut dengan membangun menggunakan hati, inovasi, dan kolaborasi.

“Masa depan Maluku Utara tidak hanya diukur dari seberapa cepat kita bergerak, tetapi seberapa dalam kita memaknai,” tegasnya.

Pendidikan Gratis dan Program Sosial

Sherly juga memaparkan capaian program Sherly–Sarbin yang telah berjalan delapan bulan. Salah satunya adalah pendidikan gratis untuk SMA, SMK, dan SLB, baik negeri maupun swasta, melalui program BOSDA dengan anggaran sekitar Rp38 miliar.

“Untuk itu, saya mengapresiasi Kepala Dinas Pendidikan dan seluruh jajarannya. Tahun 2026 kami akan menambah anggaran menjadi Rp50 miliar untuk sekolah gratis, meski di tengah tekanan pemangkasan TKD. Tidak boleh lagi ada anak Maluku Utara yang putus sekolah hanya karena tekanan ekonomi,” ungkap Sherly.

Menurut data Pusdatin, angka putus sekolah nasional berada di 60 persen, sementara Maluku Utara 39 persen.

“Ke depan, hal ini tidak boleh lagi terjadi. Karena itu, kami telah bertemu Menteri Pendidikan dan sepakat membuka SMA Terbuka untuk daerah kepulauan yang terbatas akses sekolahnya,” ujarnya.

Sherly menambahkan, pemerintah juga telah menyediakan BPJS Kesehatan gratis 100 persen, namun yang aktif baru 82 persen, dengan 42 persen berstatus UHC prioritas.

"Artinya, siapa pun warga Maluku Utara yang pergi ke rumah sakit dapat langsung mengaktifkan BPJS 24 jam tanpa harus membayar,” katanya.

Capaian ini, lanjutnya, merupakan hasil kerja sama dengan 10 kabupaten/kota. “Kami sadar, PR masih banyak terutama di bidang pelayanan. Karena itu kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan di seluruh Maluku Utara,” jelasnya.

Sherly menargetkan pembangunan ruang kemoterapi dan radiologi di Sofifi, agar masyarakat tidak lagi perlu berobat ke luar daerah.

Perumahan dan Infrastruktur

Program lainnya adalah rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 700 unit yang dikelola Dinas Perkim dengan pagu Rp20 miliar lebih. Bantuan telah disalurkan kepada masyarakat penerima, bekerja sama dengan TNI agar pelaksanaannya lancar.

“Saya mengecek langsung di lapangan, perkembangannya cukup bagus. Ada rumah yang sudah terpasang atapnya. Harapan kami, Oktober ini 700 RTLH tersebut sudah selesai. Terima kasih kepada Disperkim,” ujarnya.

Untuk tahun 2026, Pemprov akan menganggarkan Rp50 miliar untuk pembangunan 1.500 unit RTLH tambahan. Sherly juga berharap Maluku Utara mendapat porsi dari program BSPS Kementerian Perumahan, yang secara nasional mencakup 400 ribu rumah.

“Jika Maluku Utara mendapat 10 ribu rumah saja, itu sudah sangat bagus. Karena data kami menunjukkan masih ada 55 ribu rumah tidak layak huni di daerah ini,” ungkapnya.

Di bidang infrastruktur, Sherly menegaskan pentingnya konektivitas antarwilayah untuk mendorong perputaran ekonomi. Berdasarkan data Kementerian PUPR, kebutuhan dana infrastruktur di Malut mencapai Rp8 triliun (di luar Kabupaten Taliabu).

“Kemarin saya bersama Bupati Taliabu dan anggota DPR RI bertemu Menteri PUPR. Jalan lingkar Taliabu saja diperkirakan menelan Rp2 triliun. Total kebutuhan infrastruktur Malut sekitar Rp10 triliun. Dengan APBD, itu tidak akan bisa selesai dalam lima tahun,” katanya.

Sherly menilai tanpa konektivitas, tidak ada pemerataan ekonomi dan penurunan biaya logistik.

“Karena 60 persen warga Maluku Utara adalah petani dan 20 persen nelayan, mereka butuh akses transportasi yang memadai,” katanya.

Untuk APBD Induk 2026, Pemprov akan menganggarkan sekitar Rp700 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan.

Ketahanan Sosial dan Ekonomi

Sherly juga menyoroti pentingnya ketahanan sosial dan ekonomi melalui peningkatan perlindungan terhadap perempuan, anak, nelayan, dan petani.

"Kami memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Jika nelayan atau petani mengalami kecelakaan, anaknya bisa tetap sekolah gratis sampai perguruan tinggi,” jelasnya.

Pemprov juga menyiapkan bantuan sosial bagi masyarakat yang menikah, meninggal dunia, atau memulangkan jenazah ke daerah asal, serta fasilitasi pendamping bagi pasien yang berobat ke luar daerah.

Selain itu, pemerintah menyediakan modal usaha melalui Dinas UMKM, Dispora, Koperasi, dan DP3A, bekerja sama dengan Kanwil BPN untuk program sertifikat tanah gratis (PTSL), serta dengan ESDM untuk pemasangan listrik gratis.

“Semua ini tidak akan berhasil tanpa kerja sama yang baik. Saya berharap mimpi besar masyarakat Maluku Utara yang belum tercapai dapat terlaksana. Kita harus menjadi provinsi yang maju, inklusif, dan berdaya saing. Mari kita jaga rumah besar Maluku Utara ini dengan semangat toleransi antarumat beragama,” pungkasnya.

Sherly menutup pidatonya dengan menegaskan tema HUT Pemprov tahun ini:

“Membangun Maluku Utara dengan Hati dan Kolaborasi.”

“Saya tidak bisa membangun Maluku Utara sendiri. Harus berkolaborasi dengan DPRD, ASN, dan seluruh masyarakat. Karena kemajuan bukan soal angka, tapi tentang siapa yang kita sentuh dan bagaimana kita mengubah hidupnya,” tutupnya.