Pemkot Ternate dan DPRD Gelar Rapat Koordinasi RAPBD 2026, Sekda: Ini Penting!

Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat koordinasi menjelang tahap I Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menekankan pentingnya pertemuan ini untuk menyamakan persepsi dan memastikan pembahasan anggaran berjalan lancar.

Rapat yang digelar di Ruang Rapat Eksekutif DPRD Kota Ternate tersebut merupakan forum pra-koordinasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Rizal menjelaskan, pertemuan ini bertujuan untuk meminimalisir potensi masalah yang mungkin muncul pada tahap satu akhir pembahasan RAPBD.

“Ini penting sebelum masuk pada tahap satu akhir. Paling tidak kita meminimalisir hal-hal yang mungkin akan diperlebar pembahasannya. Kita sudah mengantisipasi beberapa hal, termasuk Daftar Isian Masalah (DIM) yang mungkin muncul,” ujar Rizal disela-sela rapat bersama DPRD, Sabtu, 22 November 2025.

Meski digelar pada hari libur, Rizal mengapresiasi kesediaan anggota DPRD dan TAPD untuk hadir. Menurutnya, koordinasi ini sangat strategis untuk membicarakan hal-hal penting sebelum RAPBD 2026 resmi menjadi APBD.

Dalam rapat, DPRD menyoroti capaian pendapatan daerah (PAD). Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BP2RD) Kota Ternate memaparkan berbagai objek pendapatan, baik dari pajak maupun retribusi.

“DPRD ingin mengetahui capaian hingga termin terakhir tahun ini. Hasil presentasi menunjukkan tren rata-rata capaian pendapatan cukup baik dan positif,” tambah Rizal.

Selain PAD, rapat juga membahas beberapa rencana pendapatan baru pada 2026, termasuk Universal Health Coverage (UHC). Meskipun belum semua terselesaikan, Pemkot berkomitmen agar pembayaran bisa dilakukan tepat waktu. DPRD juga menyoroti pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi, yang diharapkan dapat dicairkan sesuai jadwal.

“Pencairan DBH tepat waktu sangat penting agar kegiatan pada 2026 dapat berjalan lancar. Ini merupakan hak kita. Kami akan koordinasikan hal ini dengan Gubernur agar mendapat perhatian serius,” ujar Rizal.

Rapat juga membahas skema pembayaran hutang-piutang. Sekda menyebut BP2RD telah menyiapkan skema sesuai catatan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, evaluasi review RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) juga menjadi agenda prioritas Pemkot Ternate tahun 2026.

Rizal menegaskan, rapat koordinasi ini menjadi modal penting untuk memastikan RAPBD 2026 berjalan solid, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Ternate, Amin Subuh menambahkan bahwa rapat tersebut dalam rangka untuk menyamakan persepsi antara Pemkot dan DPRD.