Maluku Utara Siaga Jelang Nataru! Gubernur Sherly Perketat Pengawasan Harga

Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Bank Indonesia menggelar High Level Meeting (HLM) TPID–TP2DD di Aula Nuku, Kantor Gubernur, Selasa, 25 November 2025.

Kegiatan tersebut untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok dan mempercepat digitalisasi keuangan daerah menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Rapat tingkat tinggi ini menjadi momentum konsolidasi antara Pemprov, kabupaten/kota, dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga pangan serta memperkuat sistem transaksi digital di seluruh Maluku Utara.

Pertemuan yang dipimpin langsung Gubernur Maluku Utara, Sherly, membahas langkah-langkah antisipatif menghadapi lonjakan permintaan bahan pokok pada akhir tahun. Agenda penting meliputi koordinasi lintas kabupaten/kota, optimalisasi distribusi pangan, hingga penguatan cadangan pasokan daerah.

“Fokus utama pertemuan ini adalah mengendalikan inflasi sekaligus mempercepat digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur Sherly dalam arahannya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Dwi Indrawan, memaparkan bahwa komoditas pangan tetap menjadi penyumbang utama inflasi menjelang Nataru. Hingga November 2025, kelompok volatile food seperti beras, gula, daging ayam, ikan, dan barito menjadi perhatian serius.

“Inflasi di Maluku Utara terjadi karena ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah,” ujarnya.

Gubernur Sherly menambahkan, kenaikan harga tersebut merupakan tren tahunan. “Setiap menjelang Nataru, beras, gula, dan barito selalu naik,” jelasnya.

Secara year-on-year, Maluku Utara sebelumnya menempati posisi ketiga inflasi terendah nasional dengan 0,44 persen, namun memasuki Oktober 2025 turun menjadi ke-14 tertinggi se-Indonesia.

Melihat tren kenaikan harga, Gubernur Sherly langsung menginstruksikan Sekretaris Provinsi untuk segera melakukan inspeksi pasar.

“Tolong Pak Sekprov, segera lakukan inspeksi pasar. Jangan sampai ada pedagang memanfaatkan momentum dengan menaikkan harga yang seharusnya stabil,” tegasnya.

Selain itu, Gubernur meminta OPD teknis memantau stok barang secara real time, khususnya pada komoditas yang rawan gejolak harga.

HLM ini juga menekankan percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola keuangan daerah.

Pemanfaatan kanal pembayaran non-tunai diharapkan dapat mendorong optimalisasi PAD serta memperluas ekosistem transaksi digital bagi masyarakat.

Gubernur Sherly mengimbau seluruh TPID kabupaten/kota agar menjaga sinergi dan menghindari ego sektoral. Stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama.

“Stabilitas ekonomi jauh lebih penting dari apapun. Mari kita tutup tahun 2025 dengan kondisi ekonomi yang stabil agar masyarakat bisa menikmati Natal dan Tahun Baru dengan sukacita,” ujarnya, disambut tepuk tangan peserta rapat.