Jelang Akhir 2025, Pemprov Maluku Utara Perkuat Mitigasi Bencana Hidrometeorologi

Pemerintah Provinsi Maluku Utara meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang cenderung meningkat menjelang akhir tahun. Langkah ini ditempuh menyusul terjadinya banjir besar di sejumlah wilayah Indonesia, seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara pada akhir November 2025.

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, mengatakan pemerintah provinsi kini memfokuskan perhatian pada penguatan mitigasi bencana di wilayahnya sendiri. Menurutnya, Maluku Utara termasuk provinsi dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, terutama akibat faktor cuaca ekstrem serta aktivitas pertambangan di wilayah Halmahera.

“Maluku Utara memiliki potensi risiko bencana yang tidak kecil. Karena itu, menjelang Desember yang identik dengan cuaca kurang bersahabat, kita harus meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini,” ujar Sarbin.

Sebagai langkah awal, Pemprov Maluku Utara telah menggelar rapat koordinasi terpadu dengan seluruh instansi terkait, melibatkan unsur TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.

“Kemarin sudah kita lakukan rapat koordinasi dengan semua pihak terkait untuk melakukan persiapan. Seluruh instansi, termasuk TNI dan BPBD, telah melakukan kesiapsiagaan melalui skema pelatihan penanganan bencana,” kata Sarbin saat ditemui di eks Crisan Ternate, Senin 8 Desember 2025.

Pelatihan kesiapsiagaan bencana telah dilaksanakan di Korem 152/Babullah Ternate dan dilanjutkan dengan kegiatan serupa di Kabupaten Halmahera Tengah pada 8 Desember 2025. Materi pelatihan mencakup simulasi evakuasi warga, penguatan sistem komunikasi darurat, manajemen logistik, serta koordinasi penanganan di lapangan.

Sarbin menegaskan, seluruh OPD telah diinstruksikan untuk berada dalam status siaga penuh menghadapi potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah sebagai pihak pertama yang hadir ketika bencana terjadi.

“Kesiapsiagaan bukan hanya soal peralatan, tetapi juga kecepatan koordinasi dan kemampuan merespons sebelum dampak bencana meluas,” tegasnya.

Menurut Sarbin, pada periode Desember hingga Januari, Maluku Utara termasuk daerah yang masuk kategori rawan bencana hidrometeorologi. Karena itu, penguatan mitigasi di tingkat daerah menjadi langkah strategis untuk menekan risiko korban jiwa dan kerugian material.

“Jika terjadi keadaan darurat, pemerintah harus hadir lebih awal dibandingkan pihak lain,” pungkasnya.